Komisi Bioetika Nasional

PRESS RELEASE ASOSIASI SEL PUNCA INDONESIA

2011-06-29T13:48:00.000+07:00

Symposium Stem Cell Research and Application in Indonesia: Progress and Future

Jakarta, 11 Juni 2011 – Asosiasi Sel Punca Indonesia (ASPI) akan menyelenggarakan Simposium bertema “Stem Cell Research and Application in Indonesia: Progress and Future” di Jakarta, pada tanggal 9 – 10 Juli 2011. Acara ini bermanfaat bagi para dokter (umum/spesialis), pengelola Rumah Sakit/Klinik/Anti Aging Center, pengambil kebijakan, peneliti dan para pemerhati bidang stem cell / sel punca lainnya yang berminat meng-update pengetahuan dan teknologi sel punca."Penelitian tentang sel punca manusia sudah banyak dilakukan oleh sejumlah peneliti pada beberapa pusat penelitian di Indonesia. Simposium ini, bertujuan melakukan sosialisasi penelitian dan pengembangan sel punca serta memperkuat kerjasama di antara para pelaku sel punca, peneliti maupun praktisi/dokter." jelas Prof. Dr. Amin Soebandrio, dr., SpMK, Ketua Dewan Ilmiah ASPI.Para peserta simposium yang diadakan di Hotel Sari Pan Pacific ini, bisa menghadiri kelas-kelas yang berjalan paralel seperti: Dasar-dasar Stem Cell I, II, III, Manfaat sel punca untuk penyakit tulang (orthopedi), saraf (neurologi), kulit, kencing manis dan endokrin, kanker (onkologi), anti aging, jantung (kardiologi). Acara yang akan menghadirkan pembicara tamu, Prof. Lee Eng Hin, MD W.Ont., FRCS(C) dari Singapura ini, merupakan kerjasama ASPI dengan KEMENRISTEK RI, IDI, FKUI/RSCM, Kalbe Farma dan SCI serta didukung oleh para sponsor lainnya. Tak ketinggalan pula akan dibahas mengenai aspek ELSI (ethical, legal, dan social implications) dari riset dan aplikasi sel punca oleh para pakar dari Indonesia seperti: Prof Dr Umar Anggara Jenie, MSc, Prof Dr dr R Sjamsuhidajat Ronokusumo, SpBD dan Prof Dr dr H Farid Anfasa Moeloek, SpOG. Selengkapnya topik dan pembicara, klik: http://aspikonas2011.wordpress.com/ Meskipun di Indonesia, sudah dilakukan berbagai macam penelitian sel punca, namun kondisi di luar negeri (seperti di ASEAN: Singapura, Thailand, Malaysia dan Filipina) keadaannya sudah lebih maju lagi. Hal ini terlihat dengan macam-macam layanan dan produk yang ditawarkan." ujar drg. Ferry Sandra, Ph.D., Ketua Dewan Pelaksana ASPI. Diharapkan dengan adanya Simposium ini, lanjut Ferry, para dokter dan pemangku kepentingan lainnya bisa saling mengupdate ilmu mengenai teknologi kesehatan yang menjanjikan ini.Seperti diketahui saat ini di Indonesia sudah dilakukan penelitian untuk aplikasi klinis seperti: terapi sel punca pada infark jantung, kerusakan jaringan tulang rawan (kartilago) pada osteoartritis, luka bakar, penyakit neurodegeneratif serta terhadap efek-efek penuaan (anti aging) maupun estetik. Melalui kegiatan ini diharapkan akan terjadi harmonisasi dan sinergi yang kuat diantara para peneliti dan institusi-institusi pemerintah maupun swasta yang mendukung penelitian dan pengembangan aplikas sel punca di Indonesia.Sekilas tentang ASPIAsosiasi Sel Punca Indonesia (ASPI) adalah organisasi non profit yang didirikan pada tahun 2008 dengan tujuan menjadi sumber terpercaya untuk hal yang berhubungan dengan sel punca. ASPI mendukung pertukaran dan penyebaran informasi dan ide-ide yang berhubungan dengan sel punca serta untuk memajukan penelitian sel punca dan kegunaannya guna mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesehatan dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Hingga saat ini, ASPI telah memiliki 300-an anggota dan 2 cabang di Surabaya dan Malang. ASPI juga giat menyelenggarakan seminar dan workshop baik untuk para anggota dan masyarakat luas. Sejak tahun 2008 hingga kina telah dilaksanakan lebih dari 10 kali seminar skala nasional

BIOETHICS DATABASE

2010-03-05T11:32:00.000+07:00

The Bioethics Database was created in 1998 and is being updated since on a regular basis. It comprises over 645 bioethics institutions (bioethics committees, commissions, training, research and documentation centres) in over 80 countries, including information on activities and publications.
Information is based on replies obtained from a widely distributed questionnaire and has been gathered in cooperation with National Commissions and Permanent Delegations to UNESCO.

UNESCO
Division of Ethics of Science and Technology
1, rue Miollis
75732 Paris Cedex 15, France
fax:(33-1) 45 68 55 15
email: geo2@unesco.org
Internet: http://www.unesco.org/bioethics

BIOETIKA : Sebuah Pengantar

2010-02-02T14:25:00.002+07:00

William Chang, OFM Cap.Cet.1, 2009, 135 x 200 mm, 177 hlm, KANISIUSHarga Rp 30.000,-Kategori : TeologiISBN : 978-979-21-2289-3Pemesanan : 021 - 8318633, 8290247 Yayasan Lembaga Biblika Indonesia

Buku kecil ini menolong pembaca untuk mendalami makna hidup, seksualitas, kesehatan, penyakit, kematian, dan perpanjangan hidup. Bagaimanakah manusia seharusnya menghargai hidup, menjunjung harkat dan martabat manusia, dan mengambil keputusan-keputusan penting mengenai hidup? Mengapa tidak semua campur tangan medis dengan dunia teknologi modern tidak dapat diterima dari sudut tinjau iman? Bagaimanakah pandangan global tentang manusia yang mencari kesempurnaan dalam hidupnya? Jawaban atas rentetan pertanyaan di atas tersembunyi dalam buku ini.

Konferensi Bioetika; Rekayasa Genetis Ternak dan Pangan Masih Jadi Perdebatan Etika 4 November 2008

2010-02-02T14:22:00.001+07:00

Rekayasa genetis pada ternak serta teknologi pangan transgenik masih menjadi bahan perdebatan etika. Penerapan teknologi tersebut bisa meningkatkan produksi demi mencukupi kebutuhan pangan umat manusia, tetapi sering kali tidak sejalan dengan keserasian alam dan nilai kemanusiaan. Persoalan bioetika tersebut mengemuka dalam Konferensi Kesembilan Bioetika Asia yang pembukaannya berlangsung di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Senin (3/11). Mengusung tema ”Hidup Sehat dan Produktif, Serasian dengan Alam”, konferensi yang akan berlangsung selama lima hari itu menampilkan 100 pembicara dari 24 negara.

Dalam sambutannya, yang dibacakan Deputi Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Pengembangan Sistem Iptek Nasional Amin Subandrio, Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman menyebutkan, bioetika tidak hanya membahas dampak penelitian pada manusia, tetapi juga bagi organisme lain demi keserasian alam. Oleh karena itu, etis tidaknya penerapan rekayasa genetika yang menyiksa pada ternak hingga saat ini masih menjadi pertanyaan.

Kusmayanto menjelaskan, dengan rekayasa genetika, produksi ternak bisa meningkat pesat. Namun, rekayasa genetika juga diketahui membuat ternak menderita. Contohnya, suntikan hormon bovine somatotrophin (bST) pada sapi untuk meningkatkan produksi susu hingga 15 persen. Namun, seiring dengan itu, tingkat penyakit pada sapi pun meningkat sehingga umur sapi menurun. ”Etiskah kita menyiksa ternak demi memenuhi kebutuhan umat manusia?” ujar Kusmayanto.

Jebakan pangan

Kusmayanto mengatakan, bioetika juga sangat penting bagi negara yang mengalami ”jebakan pangan” seperti Indonesia. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Umar Anggara Jenie mengatakan, pemindahan gen dari satu makhluk ke makhluk lain dalam metode transgenik juga masih menjadi perdebatan etika di bidang pertanian dan peternakan.”Pertanyaan yang ingin kita perjelas adalah apakah etis kita memindah-mindahkan gen manusia ke tubuh hewan atau tumbuhan hanya untuk meningkatkan produksinya,” kata Umar Anggara. (IRE)

Sumber: Kompas, Selasa, 4 November 2008 01:02 WIB

Bioetika Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

2010-02-02T14:17:00.002+07:00

Artikel ini perlu dirapikan agar memenuhi standar WikipediaMerapikan artikel bisa berupa membagi artikel ke dalam paragraf atau wikifikasi artikel. Setelah dirapikan, tolong hapus pesan ini.

Bioetika adalah biologi dan ilmu kedokteran yang menyangkut masalah di bidang kehidupan, tidak hanya memperhatikan masalah-masalah yang terjadi pada masa sekarang, tetapi juga memperhitungkan kemungkinan timbulnya pada masa yang akan datang.
[sunting]

Tiga etika dalam bioetika
1. Etika sebagai nilai-nilai dan asa-asas moral yang dipakai seseorang atau suatu keloompok sebagai pegangan bagi tingkah lakunya.
2. Etika sebagai kumpulan asas dan nilai yang berkenaan dengan moralitas (apa yang dianggap baik atau buruk). Misalnya: Kode Etik Kedokteran, Kode Etik Rumah Sakit.
3. Etika sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dari sudut norma dan Fransese Abel merumuskan definisi tentang bioetika yang diterjemahkan Bertens sebagai berikut:

Bioetika adalah studi interdisipliner tentang problem-problem yang ditimbulkan oleh perkembangan di bidang biologi dan ilmu kedokteran baik pada skala mikro maupun pada skala makro, lagipula tentang dampaknya atas masyarakat luas serta sistim nilainya kini dan masa mendatang.

Bioetika Indonesia: informasi dari internet

2010-02-02T14:12:00.004+07:00

Bioetika Indonesia: informasi dari internet

Bioethics encompasses a field that is wider than just the relationship between the individual physician and the patient, one that includes a professional responsibility toward all form of life as well as the specific ethos that must prevail in modern form of institutionalized and organized medicine.(Sass, 1990)

Bioetika adalah studi interdisiplin tentang masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perkembangan biologi dan kedokteran, baik dalam skala mikro, serta dampaknya pada masyarakat sistem nilai kini dan di masa yang akan datang. (Abel, 1997)

Bioetika adalah disiplin yang berkaitan dengan moralitas pelayanan kesehatan, yang menyangkut dokter, pasien, institusi pemberi pelayanan kesehatan, dan kebijakan pelayanan kesehatan. (McCullough, 1994)

A discipline with a variety of methodologies for considering the implications of medical technology and treatment choices and asking what ought to be. (Vincler. LA, 2004)
Bioetika adalah penjelmaan dari Etika Kedokteran yang sudah tidak mampu lagi menampung permasalahan-permasalahan yang berkembang dalam bidang medik, juga karena menyangkut disiplin lain.

Catatan Set KBN: FK UnAir mengelola situs FK, denan halaman khusus bioetika. Di halaman depan khusus bioetika dari situs, http://dev.fk.unair.ac.id/id/bioetik/bioetika.html (19 Oktober 2009):

Opening of the Sixth Session of the Intergovernmental Bioethics Committee (IGBC)

2010-02-02T14:02:00.003+07:00

© UNESCO/A.

Wheeler On 9 July 2009, the Director-General of UNESCO, Mr Koïchiro Matsuura, opened the Sixth Session of the Intergovernmental Bioethics Committee (IGBC) at UNESCO Headquarters. The Director-General welcomed the representatives of the Committee’s 36 Member States, and congratulated Mr Jude Mathooko, the outgoing President of the IGBC, for the work accomplished during his mandate.

Recalling the outcome of the actions led by UNESCO in the field of bioethics during the past 10 years, Mr Matsuura assessed that “UNESCO, with the valued help of the IGBC, was able to live up to the expectations of the international community. The three universal declarations of 1997, 2003 and 2005 signalled a huge rupture in the history of bioethics by allowing the acknowledgment of universally accepted norms on complex issues such as the genome, the human genetic data and bioethics principles. In addition, we were able to introduce valued analysis, teaching, research and capacity-building programs”.

“In this process”, emphasized the Director-General, “the IGBC played a fundamental role. As a complement to the International Bioethics Committee (IBC), it provided essential pluralistic viewpoints and political perspectives, allowing the States to voice their needs and expectations and to always contribute relevant opinions”.

“With the growing internationalization of scientific and medical research and the globalization of ethical issues, the need for a better understanding of the ethical challenges became extremely apparent”, continued the Director-General. He then brought up the two questions on the agenda of the IBC and IGBC work plan for 2008-2009: the question of social responsibility and health, and the question of human cloning and international governance.

Recalling that the 1997 Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights had established the principle of banning the “practices which are contrary to human dignity, such as reproductive cloning of human beings” (article 11), Mr Matsuura emphasized the extent of the evolution of scientific practices in the areas of cloning and of the use of stem cells, particularly pluripotent stem cells.

“On the issue of cloning, it is important that UNESCO and the international community continue to engage in the debate, using legal frameworks if judged necessary”, concluded the Director-General. He called upon UNESCO to “always be prepared to counter emerging ethical challenges and to find ways and means to solve these challenges through international cooperation, in a spirit of consensus”.

COMMISSION ON GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE (CGRFA)

2010-02-02T13:59:00.001+07:00

Dalam persidangannya yang ke-11 (Eleventh Regular Session) di Roma, 11-15 June 2007, CGRFA mengagendakan upaya mengatasi ‘duplication’ dan ‘gap’ dalam injauan etika: Ethical questions regarding biotechnologies as they relate to genetic resources for food and agriculture

Identifikasi masalah ini disajikan dalam dua butir berikut ini:
Duplication
A number of forums, panels and policies are active on the issue of ethics regarding
biotechnologies in general e.g.:
the UN Inter-Agency Committee on Bioethics, UNESCO’s World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST),
UNESCOs Bioethics Programme,
the FAO Panel of Eminent Experts on Ethics in Food and Agriculture and
the WHO Ethics and Health Initiative). UNESCO is well advanced in the development of a Declaration on Universal Norms on Bioethics.

Gaps
The following possible gaps were identified:
• There is no international framework for the consideration of ethical issues in the application and use of biotechnologies, including in the area of food and agriculture.
• There may be a case to develop a Declaration which parallels the structure of the UNESCO declaration specifically for bioethics in relation to biotechnologies relevant to genetic resources for food and agriculture.

Pembahasan di atas ini baik untuk disimak. Di mana-mana hal seperti ini terjadi.
Walaupun tidak selalu merugikan, adanya ‘duplikasi’ perlu disadari sehingga terbuka jalan untuk menengahinya di ‘lapangan’.
Pengamatan seperti ini pula akan mengantar kita pada jalan konstruktif bagi semua pihak untuk maju. [setkbn1009]

Sixth Session of the Intergovernmental Bioethics Committee (IGBC)

2010-02-02T13:49:00.006+07:00

held at UNESCO Headquarters in Paris on 9 and 10 July 2009.

IGBC had the opportunity to examine and further comment on the new draft report drawn up by IBC on social responsibility and health and examined the Report of IBC on Human Cloning and International Governance. The following Member States of IGBC were represented: Colombia, Cuba, Czech Republic, Democratic People’s Republic of Korea, Denmark, Dominican Republic, France, Germany, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Jamaica, Japan, Kenya, Lebanon, Madagascar, Mauritania, Mauritius, Netherlands, Peru, Philippines, Poland, Republic of Korea, Russian Federation, Saudi Arabia, Senegal, Syrian Arab Republic, Slovakia, United Republic of Tanzania, United States of America, Uruguay and Zambia. The Committee elected its Bureau on the proposals put forward by the electoral groups, as follows: Mr Abdulaziz Al Swailem (Saudi Arabia) as Chairperson; Ms Cheryl Brown (Jamaica), Ms Linda Nielsen (Denmark); Mr Rem Petrov (Russian Federation) and Mr Endang Sukara (Indonesia) as Vice-Chairpersons; and Mr Faneva Randrianadraina (Madagascar) as Rapporteur.

10th World Congress of Bioethics,Singapore, 28 – 31 July 2010!

2010-02-02T13:45:00.002+07:00

Theme: Bioethics in a Globalised WorldSingapore is a young country but a global player in economics and increasingly in biomedical research. It is a great honour for Singapore to host the Congress, and we believe it will go far to establish Singapore as a regional centre and facilitator for bioethics. It also provides a great opportunity for delegates to consider the theme of the Congress, which is Bioethics in a Globalised World.

The WCB is a major conference and we are sure you would not be on this page unless you have some desire to be here in 2010. We have laid out the site to make it as easy as we can for you to get the information you need, and to make the registration process as simple as possible. We have also tried to make it easy for you to give us feedback, so that we can quickly improve anything not up to expectation.

The programme will develop as registration proceeds, but the themes already provide an indication of the direction of the Congress. We also plan to make available a variety of recommendations and options for social and cultural events, and generally to ensure you have a good chance to take advantage of leisure moments during your visit.We look forward to welcoming you in 2010.

The Organising Committee of the 10th WCB
http://www.bioethics-singapore.org/wcb2010/

Pewarta KBN, Vol. 4, No. 4, September – Oktober 2009

2010-02-02T13:26:00.000+07:00

Dari meja Penyunting Bila ditelusuri informasi di ‘internet’ melalui pelacakan search engine Google untuk kata kunci ‘bioetika’, informasi yang berasal dari Indonesia datang dari ribuan sumber. Menarik untuk melihat situs web yang diikhtisarkan dalam temuan Google ini (lebih dari 100 ribu entri). Kita dapat merasakan sampai di mana pemahaman ‘bioetika’ di tengah masyarakat luas, bahkan dengan sedikit upaya, kita akan bisa memperkirakan seberapa pemahaman mengenai ‘bioetika’ ini di kalangan ilmuwan Indonesia. Kata kunci ‘bioetika’ mengantar kita -- dalam sepuluh pilihan pertamanya -- ke kegiatan seminar, loka karya, atau karya tulis lain (skripsi, dll). Wikipedia Indonesia, ensiklopedi yang disusun dari masukan siapa saja, tidak kunjung mengembangkan topik ‘bioetika’ ini.

Di dunia internasional, kata kunci ‘bioethics’ mengantar kita -- dalam sepuluh pilihan pertamanya -- ke Wikipedia, American Journal of Bioethics, President’s Council, bioethics resources in the Web, dst. Himpunan informasinya adalah himpunan lembaga yang sudah mapan dan dikelola secara profesional.

Kita kembali ke kutipan yang sudah sering dikemukakan di lingkungan KBN, yaitu bahwa Universal Declaration on Bioethics and Human Rights dilandasi oleh kesadaran bahwa: “ … ethical issues raised by the rapid advances in science and their technological applications should be examined with due respect to the inherent dignity of the human person and universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms …”.

Bioetika di Indonesia mengambil berbagai masalah yang akan dihadapinya melalui ‘the rapid advances in science and their technological applications’ yang kita terima; contohnya ialah modifikasi genetika pada organisme (GM Organism) atau pada pangan (GM Food). Lalu bagaimana menganalisisnya? Ada isyu etika yang timbul dari tiga kelompok sub-topik yang dapat di’masalah’kan, yaitu (1) modifikasi genetikanya sendiri; (2) risiko yang melekat pada proses modifikasinya itu; dan (3) kemungkinan penyalahgunaan. Begitulah, sedikit-sedikit, secara bertahap kita dapat mengisolasi masalah etika dari suatu terobosan keilmuan, khususnya di bidang ilmu hayati.

Di Indonesia dapat diperkirakan bahwa rapid advances in science and their technological applications masih terasa asing dan jauh dari keseharian kita. KBN akan mejalankan fungsinya melalui forum diskusi meja bundar dan diskusi panel, antar-anggota dan juga dengan mengundang pakar dan ahli di berbagai bidang: kesehatan masyarakat, kesejahteraan hewan dan hewan coba, bahkan plagiarisme. [ahn 1009]

PROGRAM KERJA KBN JANUARI 2009 - DESEMBER 2012

2010-01-28T16:27:00.001+07:00

Program KBN dikembangkan mengikuti capaian (yang belum seberapa) dari KBN dalam empat tahun pertamanya:
•mendukung dan memelihara jejaring antar perorangan dan organisasi di Indonesia dan internasional dalam masalah “bioetika”.
•melakukan dialog dalam diseminasi dan penjabaran “bioethics principles of the Universal Declaration of Bioethics and Human Rights (2005)”.
•menyelenggarakan diskusi terbuka dan lokakarya dengan berbagai pihak yang berkepentingan (lihat Catatan di bawah) dan tinjauan pemutakhiran “bioetika dan pembangunan di Indonesia”.
•mengembangkan dan melakukan evaluasi modul pendidikan bioetika untuk kelompok 12-18 tahun, khususnya mengenai bioetika dasar, bioetika lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, dan etika penelitian dan pengelolaan bencana; menggunakan format permainan, drama, dan studi kasus; dan menerapkan modul yang serupa untuk tingkatan pendidikan tinggi.
•membantu Prof. Sunarto Sastrowijoto, anggota International Bioethics Committee of UNESCO, dengan sekretariat kecil dan Kelompok Kerja Analis, untuk diskusi.
•berinteraksi dengan berbagai pusat bioetika regional, khususnya, mendukung, membantu, dan memenuhi undangan:
•The Bioethics Advisory Committee and the Ministry of Health would like to invite the Indonesian National Bioethics Commission to nominate one or two representatives to participate in the 8th Global Summit of National Bioethics Advisory Bodies from 26 to 27 July 2010. The Summit will be held immediately before the 10th World Congress of Bioethics (WCB), which will take place from 28 to 31 July 2010. More information on the WCB is available at: http://www.bioethics-singapore.org/wcb2010/
•menghadiri berbagai pertemuan khususnya Inter-governmental Bioethics Commitee UNESCO (IGBC); International Bioethics Commitee UNESCO (IBC); Conferences of the the Asian Bioethics Association; dan World Congress of Bioethics.
•berperan aktif dalam berbagi informasi di dalam: “the Second meeting of the European Commission International Dialogue on Bioethics (IDB), which will be organized by the European Commission in the first week of March 2010 in Madrid under the auspices of the Spanish rotation Council Presidency and the Spanish National Bioethics Council.
Invited participants at this event include the Members of the European Group on Ethics of science and new technologies (EGE), the Chairs of 15 non-EU National Ethics Councils, the Chairs of the National Ethics Councils of the 27 Member States of the European Union and the representatives of International Organisations.”

Catatan:
Kelompok sosial di tengah masyarakat dapat dilihat sebagai yang terdiri dari 9 (sembilan) major groups, seperti dalam “Agenda 21”, UN Conference an Environment and Development, Rio de Janeiro, 1992: (1) women, (2) children and youth, (3) indigenous people and their communities, (4) Non-governmental organizations, (5) local authorities, (6) workers and trade unions, (7) business and industries, (8) S&T communities, and (9) farmers.

Tahukah Anda?

2010-01-28T16:25:00.000+07:00

Dari KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005
Tentang PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI), dapat kita simak beberapa butir penting di bawah ini:

“Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya.

Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarannya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara.
Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreavitasnya guna kepentingan masyarakat secara lauas.

KETENTUAN HUKUM
1.Dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashu) sebagaimana mal (kekayaan).
2.HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3.HKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma'qud'alaih), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial),maupun akad tabarru'at (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4.Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu,membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.”
Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Jumadil Akhir 1426 H, 29 Juli 2005 M.

Fatwa ini dapat kita golongkan ‘maju’. KBN sampai hari ini belum pernah melihat dan memeriksa keterkaitan antara bioetika, kekayaan intelektual, dan perlindungannya.

Dalam sejarahnya, konsep perlindungan kekayaan intelektual seperti yang kita kenal sekarang ini, lahir di Republik Venesia di abad ke lima belas, dengan rumusan yang sampai hari ini tidak mengalami banyak perubahan:
“We have among us men of great ingenious, apt to invent and discover ingenious devices …
Be it enacted that, by the authority of this Council, every person who shall build any new and ingenious device in this City, not previously made in our Commonwealth, shall give notice of it to the office of one General Welfare Board when it had been reduced to perfection so that it can be used and operated. It being forbidden to every other person in any of our territories and towns to make any further device conforming with and similar to said one, without the consent and license of the author, for the term of 10years. … .”

Nuffield Council on Bioethics : The Ethics of Research involving Animals

2010-01-28T16:22:00.000+07:00

Published: Wed, 25 May 2005

Research involving animals has been the subject of intense debate in the UK and elsewhere. Too often this debate is presented in a polarised manner, differentiating only between those ‘for’ or those ‘against’ all animal research. This is overly simplistic: there is a continuum of views between these two ends of the spectrum. This Report seeks to clarify the debate and aims to help people think through the ethical issues that are raised. The ways in which animals are used in different areas of research are reviewed, including: basic or ‘blue sky’ research, the development of new medicines and vaccines, and toxicity testing. The Report makes practical recommendations for future policy and practice, relating, among other things, to the use of GM animals, ways of improving the quality of debate, the implementation of the Three Rs (Refinement, Reduction and Replacement), and the responsibilities of researchers, reviewers and funding bodies.

Last Updated Wed, 26 April 2006

Catatan:
The terms of reference of the Nuffield Council on Bioethics are:
1. to identify and define ethical questions raised by recent advances in biological and medical research in order to respond to, and to anticipate, public concern;
2. to make arrangements for examining and reporting on such questions with a view to
promoting public understanding and discussion; this may lead, where needed, to the
formulation of new guidelines by the appropriate regulatory or other body;
3. in the light of the outcome of its work, to publish reports; and to make representations, as the Council may judge appropriate.

Di Singapura, bulan Juli 2010, bioetika menjadi fokus regional

2010-01-28T16:21:00.001+07:00

Tiga pertemuan internasional yang membahas bioetika akan berlangsung di Singapura dalam dua minggu terakhir di bulan Juli 2010. Ketiganya penting dan paket tiga-dalam-satu ini patut menjadi perhatian kita bersama. Ada dua pertemuan tanpa uang pendaftaran: yang pertama ialah yang dituan-rumahi oleh Asian Bioethics Association yang berlangsung tanpa uang pendaftaran Pertemuan ini ialah The Eleventh Asian Bioethics Conference, 31 Juli – 2 Agustus 2010. Yang kedua ialah The Eighth Global Summit of National Boethics Advisory Bodies, juga tanpa uang pendaftaran. Ini akan dihadiri oleh perwakilan badan nasional yang mengurusi bioetika dan digelar tanggal 26-27 Juli 2010.

Di antara keduanya digelar, sehingga menjadikannya back-to-back dengan yang dua di atas ini, The Tenth World Congress of Bioethics, 28-31 Juli 2010. Pertemuan empat hari ini menetapkan uang pendaftaran dalam kisaran sebesar S$ 1025 sampai S$ 1250.

Malaysian Biosafety Act enters into force

2010-01-28T16:19:00.000+07:00

December 14 – The Malaysian government has implemented a new measure aimed at promoting biotechnology within the country, while complying with the standards set out by the Cartagena Protocol on Biosafety. The Malaysian Biosafety Act 2007 was approved by the House of Representatives and entered into force on 1 December 2009. With this approval, the Malaysian government will establish a National Biosafety Board, which will include representatives from seven Ministries and four experts from relevant fields.

In addition, the Genetic Modification Advisory Committee - a group of scientists responsible for assessing whether live modified organisms are safe to be released into the environment - is now expected to become a formal body. The Act is being hailed by others as an ambitious move to protect against the risks genetic modification could have on biodiversity and the environment, as well as a milestone in the creation of a legal framework for the biotech industry in Malaysia - one of the most biodiversity-dense countries in the world.

International Centre for Trade and Sustainable Development
http://ictsd.org/i/news/biores/65569/

Rapat Pleno II Komisi Bioetika Nasional

2010-01-28T16:14:00.000+07:00

Pertemuan ini diselenggarakan di Gedung Sasana Widya Sarwono LIPI tanggal 23 November 2009. Tugas KBN ada tiga, yaitu:
(1) memajukan telaah masalah yang terkait dengan prinsip-prinsip bioetika,
(2) memberi pertimbangan kepada Pemerintah mengenai aspek bioetika dalam penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada ilmu-ilmu hayati, dan
(3) menyebarluaskan pemahaman umum mengenai bioetika. Rapat menyepakati agenda seperti yang tertera, yaitu
(1) membentuk Pokja-pokja untuk Periode 2009-2012 dan
(2) memperoleh masukan mengenai masalah kebioetikaan Indonesia yang kiranya akan perlu dibahas di KBN.

Di Indonesia, kehadiran Komisi Bioetika Nasional mengambil peran yang penting, karena
“as science and medicine become increasingly globalized, so, too, do the ethical issues they raise. Adequately addressing many bioethical issues means attending to international law and policy, and there is a clear role for a ‘national’ commission to play in this regard (James W. Fossett and Michelle N. Meyer , “The Next President’s Council on Bioethics: Who Cares What It Does?”, Bioethics Forum, The Hastings Center, Sep-Oct 2009).
Secara umum KBN melakukan kegiatan yang terarah ke tujuan memperkenalkan dan mengajak berbagai pihak yang berkepentingan untuk menyimak dan mendalami masalah kebioetikaan Indonesia.

Ada berbagai topik yang diusulkan dan dibahas. Sebagian dari pembahasan ini dapat dikelompokkan menjadi:
•STATUS KBN. Prioritas KBN ini adalah meningkatkan statusnya (?). Apa yang kita lakukan sekarang ini masih bersifat sektoral. Di luar KBN, kegiatannya tidak cukup diketahui orang.
•MASSA KRITIS BIOETIKAWAN INDONESIA. Satu hal yang ingin disoroti adalah bahwa critical mass orang yang betul-betul memahami bioetika itu belum tercapai. Bioetika saat ini sudah berkembang keilmuwannya sedemikian rupa higga sudah menjadi satu cabang keilmuwanan sendiri yang sudah berpisah dari ilmu etika umum atau ilmu filsafat yang sekarang ini diajarkan di universitas-universitas di seluruh Indonesia.
•BIOETIKA DAN UMAT ISLAM INDONESIA. Pemerintah Saudi Arabia melarang jemaah haji yang tidak melampirkan kartu vaksin flu burung dan flu babi. Bagaimana persiapan kita nanti untuk tahun depan? Apakah kemampuan berhaji itu termasuk kemampuan memproteksi diri dari berbagai macam musibah dan penyakit yang di Arab sana? Ini bukan persoalan yang kecil, ini persoalan besar. Ada dimensi etikanya?
•PROTOKOL BIOETIKA INDONESIA. Apakah selama ini kita sudah mendengar atau melihat kasus-kasus atau kekhawatiran adanya, katakan, unethical biological research. Perlu ada garis besar rambu yang akan menjadi payung etika masing-masing bidang. Apakah ini bukan tugas KBN, begitu?
•ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY. Satu kelompok pekerjaan yang mungkin perlu dilakukan karena sekarang di Indonesia sudah banyak dilakukan dan belum ada pengaturannya adalah assisted reproductive technology atau bayi tabung, macam-macam jenis bayi tabung. Sekarang bayi tabung banyak dilakukan tapi pengaturannya sebenarnya tidak ada sama sekali, kita tidak tahu apakah, pasiennya mungkin juga tidak tahu apakah yang di bayi tabung itu anaknya atau bukan.
•LINGKUNGAN HIDUP. Usulan Kelompok Kerja Lingkungan Hidup agar mengelaborasi butir-butir deklarasi (UNESCO); yang mengenai human dignity itu sudah sangat kental dibicarakan, tetapi Artikel 16 dan Artikel 21 (Universal Declaration on Bioethics and Human Rights), termasuk juga isu mengenai traditional medicine dan ethical education belum banyak dibahas. Kenyataan di lapangan masih sangat memprihatinkan. Pemorakporandaan lingkungkan hidup akan berpengaruh pada human dignity. Bioetika juga penting untuk bidang-bidang ilmu hayati terutama bagi yang bergerak di wildlife yang terkait dengan environment dan riset-riset di bidang biologi.
•GMO (=genetically modified organisms). Banyak pendapat di masyarakat yang tidak menentang dan sebagainya, tentang teknologi rekayasa genetika dan transgenika tanaman atau mikroba dan sebagainya. Tahun 2004 kita sudah mengimport GMO dari Amerika sebesar 600 juta dolar waktu itu, sudah besar sekali, bahkan kecenderungan naik pada tahun-tahun berikutnya dan penelitian-penelitian di kita juga sudah banyak sekali menghasilkan GMO ini.
•BIOETIKA PERTANIAN. Ada empat hal yang terkait dalam bidang pertanian yang mungkin harus menjadi program kita: yang terkait dengan animal welfare, GMO, sumber daya genetika, dan satu lagi, penyakit. Keempat hal ini sebetulnya harus kita lihat bagaimana sebetulnya ikutannya dengan aspek ekonomi, karena negara-negara maju menggunakan keempat aspek ini; adalah apakah untuk memproteksi atau untuk melarang proteksi produk-produk mereka.

Topik-topik di atas ini telah menempuh tahap pengenalan masalah.
Selanjutnya untuk menekuninya akan ditempuh melalui ”diskusi terarah (disksui berfokus)” antar-sesama anggota KBN dan ”diskusi meja bundar” bersama pakar non-anggota, ”seminar” dan akhirnya ”loka karya”.
Bentuk akhir ini akan mencari bentuk yang pas dalam merintis perjalanan selanjutnya, yaitu menjalani proses ”dari prinsip bioetika menuju penatakelolaan (governance) di Indonesia”.
Hal terakhir di atas ini biasa melibatkan masyarakat luas melalui dialog.
Suatu pekerjaan besar dan bukan sederhana, yang perlu ditempuh kalau timbangan KBN memang akan berdampak nyata di Indonesia ini.setkbnjan10

Pewarta KBN Vol. 4, No. 6, November – Desember 2009

2010-01-28T16:09:00.000+07:00

Dari Meja Penyunting

Biodiversity is life
Biodiversity is our life
[International Year of Biodiversity]

Titik awal perjalanan kita menjelang akhir tahun 2004 ialah situasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Yang menjadi “persoalan” kita ialah bahwa kemajuan pesat ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu-ilmu hayati, ternyata “hanya” mendapat sambutan meriah di kalangan sesama ilmuwan dan para pegiat di bidang lingkungan hidup.

Ini artinya berbagai reaksi mensyukuri, menerima, atau mungkin juga menolak, tidak timbul dan terasa di tengah masyarakat luas. Proses sertifikasi halal untuk makanan termasuk yang berasal dari sumber yang dimodifikasi secara genetika, misalnya, tidak menyentuh masyarakat secara luas. Ada semacam ketidakacuhan dalam menanggapi ini semua, sehingga hal ini cenderung menggejala menjadi sikap the silent majority. Siapa yang akan menjadi mitra kita membahas ini semua?
Bila pengelolaan kesehatan masyarakat menjadikan masyarakat luas melulu sebagai pihak yang menerima, maka “due respect to the inherent dignity of the human person and universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms” dapat terdesak ke latar belakang.

Selain itu, kesejahteraan hewan menjadi bagian penting dalam pembahasan bioetika hewan. Tidak banyak diketahui adanya animal-based science, sehingga kita masih jauh tertinggal dalam pembahasan ini. Nuffield Council on Bioethics mengawali laporannya mengenai The Ethics of Research involving Animals dengan menyatakan:
“Issues raised by research involving animals have aroused intense debate, particularly in the UK. Opinion about its necessity, justification and acceptability varies widely. Discussion on the subject is often portrayed as being essentially between two positions that are either ‘for’ or ‘against’ the use of animals. This is unhelpful, since the matter itself is complex, as are the many views that surround it. … “.

Yang menjadi kepentingan kita bersama sekarang ini ialah untuk (1) memberi sumbangan nyata terhadap penafsiran dan/atau penafsiran-ulang gejala di tengah masyarakat Indonesia, sebelum pengaruh luar datang menentukan pilihan yang harus kita ambil; (2) mengenali prinsip bioetika yang kiranya mendasari proses penemuan “solusi” masalah yang ada; dan (3) menguji ketangguhan kerangka prinsip-prinsip bioetika yang tertuang dalam UDBHR 2005.
Perjalanan masih panjang … .
ahn1209

Science and language

2009-08-25T10:09:00.000+07:00

The Jakarta Post:Sat, 04/19/2008 12:24 PM|Opinion

Going through the fast development of biological science, Indonesian scientists realize that the development of sciences should go hand in hand with the development of language. As an example, the National Bioethics Commission (KBN) consulted the Language Center of the National Education Ministry (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional) to find the Indonesian term (the translation) for the word "stem cell".
It has been decided that the term could be translated as "sel punca". This little and trivial effort concerning language is very important for Indonesian language in order to keep up with the rapid development of knowledge.

In my opinion, technical terms are very hard to translate. I support the idea about the harmonization of language and science. I hope that this will help our professional translators to cope with such technical problems and likely it will improve the quality of scientific text translated into Indonesian.

This will make Indonesia language more independent and dynamic in transferring knowledge without any misperceptions about special terms or words.

INTAN PERMATASARI
Surakarta, Central Java

Persiapan mengikuti pertemuan internasional: contoh dari persiapan menuju Conference of the Parties (COP) dari Convention on Biological Diversity (Rio

2009-08-25T10:07:00.000+07:00

Catatan Penyunting:
Untuk dapat mengetahui apa saja yang dibahas, dan bagaimana melakukan pembahasan di tingkat internasional, berikut ini cuplikan dari persiapan pertemuan yang berkenaan dengan ‘ethical code of conduct’ dalam lingkup ‘lingkungan hidup’. Ungkapan di antara tanda kurung ‘[‘ dan ‘]’ adalah pilihan yang diusulkan: AD HOC OPEN-ENDED INTER-SESSIONAL WORKING GROUP ON ARTICLE 8(j) AND RELATED PROVISIONS OF THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY
Sixth meeting Montreal, 2-5 November 2009

REVISED DRAFT OF THE ELEMENTS OF AN ETHICAL CODE OF CONDUCT TO ENSURE RESPECT FOR THE CULTURAL AND INTELECTUAL HERITAGE OF INDIGENOUS AND LOCAL COMMUNITIES
Note by the Executive Secretary

INTRODUCTION
In accordance with decision IX/13 G of the Conference of the Parties, the Executive Secretary is circulating herewith, for the consideration of the Ad Hoc Open-ended Inter-Sessional Working Group on Article 8(j) and Related Provisions, the draft of the elements of a code of ethical conduct to ensure respect for the cultural and intellectual heritage of indigenous and local communities relevant to the conservation and sustainable use of biological diversity. …
In paragraph 5 of decision IX/13 G, the Conference of the Parties requested the Working Group to further develop the draft elements of a code of ethical conduct and to submit them to the Conference of the Parties at its tenth meeting for its consideration and possible adoption. The Working Group may wish to consider the suggested recommendations contained below for submission to the tenth meeting of the Conference of the Parties. … …

Section 3 ETHICAL PRINCIPLES
5. [The following ethical principles apply to activities/interactions with indigenous and local communities, relevant to the conservation and sustainable use of biological diversity, including development and/or research proposed or being conducted on sacred sites, culturally significant sites [and lands and waters traditionally occupied or used by indigenous and local communities.]]
Option A
6. The ethical principles below are intended to [facilitate] [acknowledge] the rights of indigenous and local communities to enjoy, protect and pass on to future generations, their cultural and intellectual heritage [relevant for the conservation and sustainable use of biodiversity] and it is according to these principles that others should engage with indigenous and local communities. Option B
6. The ethical principles below are intended to [facilitate] [acknowledge] the overarching principle, that indigenous and local communities have the right to enjoy, protect and pass on to future generations, their cultural and intellectual heritage [relevant for the conservation and sustainable use of biodiversity] and it is according to these principles that others should engage with indigenous and local communities.
Option C
6. The ethical principles below suggest the over-arching principle, that indigenous and local community members [are entitled to] to enjoy their culture 6/ and this implies the ability to, if they so desire, pass on their culture [relevant for the conservation and sustainable use of biodiversity] to future generations, and it is on this basis that others are encouraged to engage with indigenous and local communities. … …

Ada lima (5) prinsip yang dirumuskan untuk dibahas, yaitu:

(1) Respect for existing settlements
7. This principle recognizes the [predominance and] importance of mutually agreed settlements or agreements at national level which exists in many countries and that respect must be applied to such arrangements at all times.
(2) Intellectual property
8. Community and individual concerns over, and claims to, intellectual property relevant to traditional knowledge, innovations and practices related to the conservation and sustainable use of biodiversity should be acknowledged and addressed in the negotiation with traditional knowledge holders and/or indigenous and local communities, as appropriate, prior to starting activities/interactions . [Knowledge holders should be allowed to retain existing rights, including the determination of intellectual property rights, over their traditional knowledge.]
(3) Non-discrimination
9. The ethics and guidelines for all activities/interactions should be non-discriminatory, taking into account affirmative action, particularly in relation to gender, disadvantaged groups and representation.
(4) [Transparency/full disclosure]
10. Indigenous and local communities should be [fully] informed [to the fullest extent possible] about the nature, scope and purpose of any proposed activities/interactions carried out by others [that may involve the use of their traditional knowledge, innovations and practices related to the conservation and sustainable use of biodiversity] [, occurring on or likely to impact on, sacred sites and on lands and waters traditionally occupied or used by indigenous and local communities]. [Subject to national law,] this information should be provided in a manner that takes into consideration and actively engages with the body of knowledge and cultural practices of indigenous and local communities.
(5) [Approval] [Free prior informed consent] of the knowledge holders

Cuplikan di atas ini disajikan untuk sekedar memberi gambaran perjalanan pembahasan internasional.

Persoalan kita ialah untuk mendalami proses ini, sehingga kepentingan Indonesia dapat dijaga dan diperjuangkan, sejak dini dan awal.

Kehadiran peserta Indonesia di forum seperti ini memerlukan dukungan analis yang tangguh dan , tentu saja, dana. [setkbn0609]

Masters of International Research Bioethics, Monash, 2010

2009-08-25T10:05:00.000+07:00

Commencement date: February 2010
3 semesters full-time + 6 semesters part-time
Study mode and course location On-campus (Alfred Hospital, Melbourne) Course description:
This course, offered by the Department of Epidemiology and Preventative Medicine, is an interdisciplinary program covering comparative moral theory, research bioethics in an international setting, quantitative and qualitative research methodology, critical appraisal techniques and relevant law. Particular emphasis is given to ethical issues associated with research in developing countries in the Asia-Pacific Region.
Students will gain a strong theoretical framework, and experience with local ethics committees. This course is currently funded by the Fogarty Institute of the US National Institutes of Health.

Course objectives:
The overall objectives for the course cover four main themes:
1. Basic moral theory, bioethics and the application of bioethical principles and law to research in both domestic and international collaborative contexts
2. Quantitative and qualitative methodology for international health programme planning and evaluation
3. Special issues in international health
4. Practical application of theory and knowledge

Fees: In recognition of the fact that people from both NGOs and from developing countries may wish to undertake this program, we have a special fee policy for this program. Fees are AUS $19,785 for Australian students and AUS $22,650 for international students.

In addition, five fee scholarships and stipends are available to students from developing countries in the Asia/Pacific region.

STUDENTS MUST HAVE AN IELTS OF 7, OR A DEGREE FROM AN ENGLISH SPEAKING COUNTRY TO BE CONSIDERED.
Please contact Dr Deborah Zion: deborah.zion@med.monash.edu.au

Angota KBN 2009-2012

2009-08-25T10:03:00.000+07:00

1. A. A. Loedin, Prof. Dr. dr.
2. Achmad Suryana, M.S., Prof. Dr. Ir.
3. Agus Firmansyah, SpA(K), Prof. Dr.
4. Agus Purwadianto, S.H., M.Si., SpF., Prof. Dr. dr.
5. Amin Soebandrio, PhD., SpMK., Prof. dr. 6. Amru Hydari Nazif, M.Sc., Dr.
7. Budi Sampurna, S.H., SpF., Prof. Dr.
8. Carolus B. Kusmaryanto, M.A., S.Pd., SCJ., Dr.
9. Dayar Arbain, Apt., Prof. Dr.
10. Dewi Fortuna Khaidir Anwar, M.A., Prof. Dr.
11. Dondin Sayuthi, Prof. Dr.
12. Eko Baroto Waluyo, Prof. Dr.
13. Endang Sukara, Prof. Dr.
14. Farid A. Moeloek, SpOG., Prof. Dr. dr.
15. I. G. P. Wirawan, M.Sc., Prof. Dr. Ir.
16. Irawan Yusuf, Prof. Dr. dr.
17. Kusumo Diwyanto, M.S., PhD., Prof. Ir.
18. M. Amin Abdullah, Prof. Dr.
19. M.K. Tadjoedin, SpAnd., Prof. dr.
20. Miftah Faridl, H. Prof. Dr.
21. Moh. Hisyam, APU., Dr.
22. Nasaruddin Umar, M.A., Prof. Dr.
23. Pratiwi Sudarmono, PhD., SpMK., Prof. Dr.
24. Quraish Shihab, Prof. Dr.
25. Sajid Darmadipura, SpBS (K), Prof. Dr. dr.
26. Siti Fatimah, M.Sc., SpGK., Prof. Dr.
27. Siti Nuramaliati Prijono, Dr.
28. Soegeng Hardyanto, Dr. rer. theol.
29. Soenarto Sastrowijoto. SpTHT., Prof. Dr. dr.
30. Sumardjo Gatot Irianto, Dr. Ir.
31. Sumarno, Prof. Dr.
32. Sutrisno, Dr. Ir.
33. Tien Muchtadi, Prof. Dr. Ir.
34. Umar Anggara Jenie, M.Sc., Apt., Prof. Dr.
35. Widjaja Lukito, PhD., SpGK., dr.

Catatan dari Rapat Pleno I Komisi Bioetika Nasional di Jakarta, 2 Juni 2009

2009-08-25T10:00:00.000+07:00

Rapat Pleno Pertama Komisi Bioetika Nasional (KBN) 2009-2012 dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2009 dan dipimpin oleh Ketua KBN (lama) Prof. Dr. Umar A. Jenie. Ketua KBN mengingatkan tugas KBN ialah: (1) memajukan telaah masalah yang terkait dengan prinsip-prinsip bioetika, (2) memberi pertimbangan kepada Pemerintah mengenai aspek bioetika dalam penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada ilmu-ilmu hayati, dan (3) menyebarluaskan pemahaman umum mengenai bioetika.

Pemilihan Ketua dan Sekretaris KBN Periode 2009-2012 Pemilihan, yang dipimpin oleh Prof. Dr. Amin Soebandrio, dilakukan secara langsung dengan tiap anggota yang hadir menyampaikan usulan nama calon Ketua (baru). Dari proses ini telah terpilih, dengan suara terbanyak, sebagai Ketua KBN (2009-2012) Prof. Dr. Umar Anggara Jenie, Apt.

Juga diterima para Wakil Ketua, yaitu (1) Wakil Ketua Prof. Dr. Amin Soebandrio, SpMK. dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi; (2) Wakil Ketua Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, SH, SpF, dari Departemen Kesehatan; dan (3) Wakil Ketua Prof. Dr. Ir. Sumardjo Gatot Irianto dari Departemen Pertanian. Dr. Amru Hydari Nazif menjabat sebagai Sekretaris KBN, sekali gus menjadi Kepala Sekretariat KBN.

Rapat mendengakan berbagai masukan seputar program KBN (sementara) dan bersepakat perlunya dibahas secara bersama pokok pikiran mengenai masalah kebioetikaan yang menjadi kepentingan Indonesia. Sesuai dengan ketentuan, Rapat Pleno berikutnya, secara tentatif, akan dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2009.•(setkbn0609)

Pertemuan Sesi Ke-3 Badan Pengatur Traktat Internasional Sumberdaya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian

2009-08-25T09:58:00.000+07:00

Tunisia, 1 – 5 Juni 2009
Pertemuan Sesi Ke 3 Badan Pengatur Traktat Internasional Sumberdaya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (BP-TI-SDGTPP, The Third Session of the Governing Body of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGR)) telah dilaksanakan pada 1 – 5 Juni 2009 di Tunisia. Pertemuan ini dihadiri oleh 350 peserta yang berasal dari unsur anggota BP-TI-SDGTPP, wakil pemerintah bukan anggota BP-TI-SDGTPP, lembaga internasional, lembaga nonpemerintah, organisasi petani, dan industri.
Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Dr. Haryono (Wakil Ketua Pengarah Komisi Nasional Plasma Nutfah/Sekretaris Badan Litbang Pertanian), disertai oleh empat anggota, yaitu:
(1)Dr. Sutrisno, Ketua Pelaksana Harian Komnas Plasma Nutfah/Kepala Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian,
(2)Dr. Sugiono Moeljopawiro, anggota Biro Badan Pengatur wakil Asia/anggota Komnasl Plasma Nutfah/Pemulia tanaman pada Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian;
(3)Dr. M. Yunus, Kepala Seksi Program Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian, dan
(4)Dr. Erizal Sodikun, Atase Pertanian di Kedutaan Besar RI di Roma, Italia.
Pertemuan membahas berbagai isu, yaitu: peraturan finansial Badan Pengatur; prosedur dan mekanisme mendorong kepatuhan dan mengatasi ketidakpatuhan; implementasi strategi pendanaan; rencana kerja Badan Pengatur; hubungan antara Badan Pengatur dengan Global Crops Biodiversity Trust; implementasi Sistem Multilateral Traktat dalam akses dan pembagian keuntungan; manfaat bagi pihak ketiga; implementasi artikel 6 (pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya genetik tanaman) dan artikel 9 (hak-hak petani); hubungan antara Badan Pengatur dengan Komisi Sumberdaya Genetik untuk Pangan dan Pertanian, FAO; kerjasama dengan organisasi lain; hal-hal yang muncul dari evaluasi eksternal independen, FAO; rencana kerja dan anggaran 2010/2011.
Kesepakatan penting yang dihasilkan dari pertemuan itu, antara lain:
persetujuan terhadap target hasil yang ingin dicapai dari implementasi strategi finansial, termasuk target finansial 116 juta dolar Amerika yang akan dikumpulkan pada periode Juli 2009 – Desember 2014;
resolusi implementasi Sistem Multilateral, termasuk pembentukan komite penasehat; resolusi hak-hak petani; prosedur penerimaan manfaat oleh pihak ketiga; program kerja dan anggaran 2010/2011;
melanjutkan pencarian kesepatan tentang isu peraturan finasial pada sesi ke 4 Badan Pengatur; pembentukan kelompok kerja untuk memproses finalisasi prosedur kepatuhan sebelum pertemuan ke-4;
meninjau ulang Standar Persetujuan Pengalihan Material.
Sebagai bagian dari kerangka kerja Food and Agriculture Organisation, Traktat Internasional Sumberdaya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (SDGTPP) mentargetkan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan SDGTPP dan pembagian keuntungan yang setara, selaras dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati, untuk pertanian dan ketahanan pangan berkelanjutan. Traktat berisi ketentuan umum, hak petani, komponen pendukung, ketentuan finasial dan kelembagaan. Traktat telah menetapkan Sistem Multilateral untuk memfasilitasi SDGTPP 35 genus tanaman dan 29 spesies pakan ternak, yang diseimbangkan dengan pembagian keuntungan dibidang pertukaran informasi, transfer teknologi, pembangunan kapasitas, dan pengembangan komersial. Traktat mulai berlaku sejak tahun 2004 dan sampai saat ini 120 negara telah menjadi anggota Badan Pengatur, termasuk Indonesia.
Hasil yang dicapai dari pembahasan implemetasi artikel 6 (pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya genetik tanaman) ialah bahwa banyak daerah masih ketinggalan dalam implementasi artikel 6 sehingga memerlukan sumber dana, pembangunan kapasitas, dan transfer teknologi; para anggota Badan Pengatur perlu mengembangkan kebijakan dan peraturan yang memadai; meminta para anggota Badan Pengatur untuk melaporkan kemajuan implementasi artikel 6 melalui mekanisme pelaporan Rencana Aksi Global; meminta sekretariat untuk membuat alat bantu untuk beberapa negara yang merancang pemanfaatan berkelanjutan SDGTPP.
Dalam kaitannya dengan implementasi artikel 9 (hak-hak petani), Badan Pengatur prihatin karena sedikit usulan tentang implementasi artikel 9. Badan Pengatur menghargai kontribusi komunitas lokal dan asli serta petani yang melakukan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan SDGTPP. Dalam kaitannya dengan adopsi resolusi hak-hak petani, Badan Pengatur meminta agar semua pihak mengulas dan jika perlu merivisi tindakan-tindakan nasional yang mempengaruhi realisasi hak-hak petani; dan mendorong semua pihak dan organisasi untuk untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman implementasi hak-hak petani. Badan Pengatur menghargai keterlibatan organisasi petani pada kegiatan di masa mendatang, dan meminta sekretariat untuk merencanakan lokakarya regional tentang hak-hak petani dengan tujuan untuk mendiskusikan pengalaman nasional dan mengumpulkan pandangan berbagai pihak dan melaporkannya pada pertemuan ke-4 pada tahun 2011 di Indonesia.[sutrisno, 0609]

Pewarta KBN tahun ke-3, Mei-Juni 2009

2009-08-25T09:54:00.000+07:00

Dari meja penyunting

Rupanya tidak selalu ‘mengetahui’ dan ‘menguasai’ itu menjadi dasar dan panduan ‘berbuat’. Guru Besar yang bertahun-tahun mengajar moralitas dan (teori) etika tidak selalu menjalankan kehidupan profesionalnya sebagai ilmuwan mengikuti secara ketat norma etika yang diajarkannya. Artinya, ia (si pendidik) tidaklah berbeda dengan orang lain, dalam penerapan hidup beretika. Artinya pula, dalam mendidik dan mengajar murid-muridnya, seorang guru seolah-olah berpesan ‘berbuatlah sesuai dengan apa yang saya katakan, tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan’. Aneh tapi nyata.
Ini informasi yang sampai di meja Penyunting Pewarta KBN ini, atas kiriman Prof M.K. Tadjudin, terima kasih: “According to a paper written by two philosophy professors, Eric Schwitzgebel of the University of California at Riverside and Joshua Rust of Stetson University, a college professorship in ethics does not necessary translate into moral behavior. At least, that’s what the people who work with ethicists say.
“One might suppose,” Schwitzgebel writes in the paper, which has been accepted for publication by the journal Mind, “that ethicists would behave with particular moral scruple (=keraguan). After all, they devote their careers to studying and teaching about morality. Presumably, many of them care deeply about it. And if they care deeply about it, it is not unreasonable to expect them to act on it.”
Most of the 277 survey respondents reported no positive correlation between a professional focus on ethics and actual moral behavior. Respondents who were ethicists themselves shied away from saying that ethicists behave worse than those outside the discipline – generally reporting that ethicists behave either the same or better – but non-ethicists were mostly split between reporting that ethicists behave the same as or worse than others.
Even those ethicists who did rank their peers’ behavior as better than average said their moral behavior is just barely better than average – hardly a ringing endorsement.
“If actually thinking about ethics philosophically does not help you behave any better, if that is the right conclusion to draw, I do find that disappointing,” Schwitzgebel said. “I would have to hope that philosophical moral reflection is morally improving … that it pushes you toward the good.”
“There are certain ways of teaching ethics and thinking about ethics philosophically that can lead to moral improvement,” Schwitzgebel said. He wants to find them. (dari K. Maternowski)”.[amruhn, 0609]

Tahukah Anda?

2009-08-25T09:53:00.000+07:00

Dalam tahun 2010 akan dirayakan International Day for Biological Diversity (IBD), yaitu pada tanggal 22 Mei 2010 dengan tema “biodiversity for development”. Pesan yang akan disampaikan dan disebarluaskan antara lain ialah:
“the importance of biodiversity for human well-being and achievement of the Millennium Development Goals, in particular, the role of biodiversity for poverty alleviation”; dan
“the severity of the current rate of biodiversity loss and the consequences for ecosystems, species and human well-being if this continues”.
Tahun 2010 juga merupakan tahun batas untuk diterapkannya “an international regime on access to genetic resources and the equitable sharing of the benefits from their use”. [setkbn0409]

Bioethics in Parliament 2008: debating the DNA database

2009-08-25T09:51:00.000+07:00

On the 11th November 2008, the Council hosted the first ‘Bioethics in Parliament’ event on the terrace of the Houses of Parliament.
The event’s four sponsors, Dr Ian Gibson MP, Dr Evan Harris MP, Lord Harries of Pentregarth and Earl Howe (shadow health minister), represented each of the main political parties and both Houses.
Following on from the publication of the Council’s report on the forensic use of bioinformation in 2007, the question for discussion was:
is retaining the DNA of innocent people justified by the need to fight crime?
Given a pending judgment of the European Court of Human Rights on the case of Marper & S v UK, the debate was highly topical and attracted a large audience. Michael Marper and a teenager known as ‘S’ are arguing that being on the UK’s DNA database is an infringement of their human rights. The ruling, expected before the end of the year, may require the UK Government to reconsider its current policy.
Professor Albert Weale gave a short introduction to the Nuffield Council on Bioethics, which was followed by a summary of the Council’s report on the forensic use of bioinformation by Dr Carole McCartney. Guests then heard contributions from Gary Pugh, Director of Forensic Services at Metropolitan Police and Jenny Willott MP, who recently introduced The DNA Database (Removal of Samples) Bill, and a general discussion followed. The event was attended by a range of MPs, peers, civil servants and other individuals interested in the ethical issues raised the National DNA Database.

The Council plans to host a second Bioethics in Parliament event in November 2009.◊

Obama overturns stem-cell ban

2009-08-25T09:49:00.000+07:00

Ringkasan artikel oleh Erika Hayden yang dipublikasikan online 9 March 2009, Nature doi:10.1038/458130a:

Scientists and research advocates worldwide are celebrating the removal of rules limiting research on human embryonic stem cells in the United States, which they say have restricted the field's progress for seven and a half years. The National Institutes of Health (NIH) in Bethesda, Maryland, is now working out policies that will allow researchers to apply for grant money from the agency to study some of the hundreds of cell lines created since 9 August 2001, when President George W. Bush limited federal funding to research on lines in existence at that time. Some scientists are already proposing to use the new lines in applications for $200 million in NIH 'Challenge' grants, which will be funded by the economic stimulus package signed into law last month. Details of these grants were unveiled last week.

Estimates of the number of new lines range from 400 to 1,000. Unlike the 21 lines previously eligible for federal funding, many of the lines have been made from embryos that had genetic predispositions to specific diseases, or were derived using 'animal-free' preparations, and thus could be more relevant to laboratory research and preclinical studies.

President Barack Obama signed the executive order on 9 March at a White House ceremony attended by scientists, lawmakers, patients and patient advocates. "We will vigorously support scientists who pursue this research," Obama said. "And we will aim for America to lead the world in the discoveries it one day may yield."

The new order asks the NIH to develop guidelines and regulations within 120 days to govern federally funded human embryonic stem-cell research. Work is already under way at the NIH to develop guidelines covering the eligibility of cell lines for federal funding. These will be based on issues such as the kind of informed consent given by couples who donated the leftover embryos from which the cells were collected. Such cells can develop into any type of tissue in the body, and are thus thought to hold enormous promise as tools for dissecting disease processes, screening possible treatments and developing new therapies.

Legislation to codify the change has already been introduced into both the House of Representatives and the Senate. It explicitly permits federal funding for research on stem-cell lines derived with parental permission from embryos left over at fertility clinics and otherwise slated for destruction. At least one observer has suggested that legislation explicitly approving federal funding for stem-cell research is needed to address the Dickey–Wicker amendment, a law first enacted by Congress in 1996 and renewed every year since, that prohibits federal funding of research in which embryos are created or destroyed.
Those who oppose the research because it involves the destruction of embryos criticized Obama's decision. They say that the NIH should support research only on cells that are not derived from embryos, such as induced pluripotent stem cells (iPS cells), which are derived from adult cells but have many properties of embryonic stem cells.

But iPS cells, first created in 2006, are not a substitute for embryonic stem cells, Kriegstein says. "iPS technology and its ongoing improvement will likely eclipse embryonic stem-cell lines for diagnostic and therapeutic applications, but for now, embryonic stem cells are clearly needed. And it's still not clear how iPS cells will ultimately compare for therapeutic purposes."◊

Berbagai forum ‘bioetika’

2009-08-25T09:48:00.000+07:00

1.Ordinary Session of the World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology and Satellites, 15-19 June, 2009, Kuala Lumpur, Malaysia

2.UNESCO Asia-Arab Inter-regional Philosophical Dialogues, 28-30 May 2009, Bangkok, Thailand

3.At the kind invitation of the Government of Mexico, the sixteenth (ordinary) session of the International Bioethics Committee of UNESCO (IBC) was planned to be held in Mexico City, from 4 to 6 May 2009. Last minute change: Sixteenth Session of the International Bioethics Committee (IBC) postponed

Due to the swine influenza epidemic in Mexico City, the Director-General of UNESCO has decided to postpone the sixteenth session of the International Bioethics Committee (IBC) and the European Commission-UNESCO Conference (JACOB) to a later date.

The decision was taken in consultation with the relevant authorities, including the United Nations Department of Safety and Security, the World Health Organization, and the Mexican authorities, and in agreement with local partners, in particular Adolfo Martínez Palomo, Chairperson of the IBC.

Information in this respect will be available online in due course – we hope that the two meetings will still take place in Mexico in two to three months.
Two main topics will be discussed: the principle of social responsibility and health as set forth in the UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights (2005) and the issue of human cloning and international governance. The IBC will finalize its work on these two topics and will hold a preliminary reflection on its future work programme. Probably taking place in Latin America, this session will also be the occasion to devote an entire day to bioethics in Latin America and the Caribbean.

The sessions are open to the public.

There is no registration fee. However, as is customary, the travel and living expenses of observers will be borne by them or by the Organization they represent.
Working Documents
Draft Report on Social Responsibility and Health
Draft report of the Working Group of IBC on Human Cloning and International Governance
Working document on the Principle of Respect for Human Vulnerability and Personal Integrity
Background documents
Report of the 15th session of IBC
Report of the joint session of IBC and IGBC

4.European Commission-UNESCO Conference: Joint Action for Capacity-building in Bioethics (JACOB), Mexico City, Mexico, 7-9 May 2009.

5.The Division of Ethics of Science and Technology; Sector for Social and Human Sciences; UNESCO.

6.European Commission-UNESCO Conference: Joint Action for Capacity-building in Bioethics, Mexico City, Mexico 7-9 May 2009.

As part of UNESCO’s work to strengthen the national bioethics infrastructure of its Member States, and in particular to assist in the establishment and capacity-building of independent, multidisciplinary and pluralist ethics committees, a European Commission–UNESCO Joint Action for Capacity-Building (JACOB) in Bioethics, will bring together experts and members of the newly established, currently forming and long-standing National Bioethics Committees (NBCs) from various parts of the world in Mexico City, Mexico from 7 to 9 May 2009.

The Conference will be structured around three major themes:
Emerging Bioethics Issues:
local perspectives from the newly established and experienced National Bioethics Committees (series of presentations and discussions on bioethics topics relevant in different regions of the globe, and the national institutional mechanisms for addressing them).
Building an international network:
devising a common vision for future cross-border collaboration and mutual capacity-building among National Bioethics Committees.
Engaging in ethical discourse:
thematic discussion on the Report on the Principle of Social Responsibility and Health, elaborated by the International Bioethics Committee (IBC) and finalized during its sixteenth ordinary session, with a special focus on the role of National Bioethics Committees in the promotion of this principle in their respective countries.

The conference is open to public.
For more information about the conference, please consult the following website http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=12679&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html or contact: E-mail: ag.burbano-fuertes@unesco.org.

7.BRAIN Matters: New Directions in Neuroethics; September 24 - 26, 2009 di Lord Nelson Hotel; Halifax, Nova Scotia, Canada
Charlene Croft [charlenecroft@dal.ca], seorang research assistant di Novel Tech Ethics meminta bantuan KBN untuk ikut menyebar informasi mengenai kegiatan IBEN network. Anda dapat berkunjung ke http://www.noveltechethics.ca/site_brainmatters.php
Acara khusus yang disiapkan ialah BRAIN Matters: New Directions in Neuroethics; September 24 - 26, 2009 di Lord Nelson Hotel; Halifax, Nova Scotia, Canada:
“This conference will bring together new and established researchers from around the world with a complementary range of expertise in ethics, neuroscience, philosophy of mind, medicine, history, social studies, law and policy, to critically examine a wide range of issues in neuroethics.The Conference Abstract Committee invites proposals for oral presentations, panel presentations, and posters that reflect the diversity of philosophies, disciplines, and methodologies relating to new directions in the field of neuroethics.
Selected conference papers will be published in The American Journal of Bioethics, Neuroethics and the Journal of Ethics and Mental Health.”◊

Peneliti Indonesia pasca-ABC9 maju terus di forum internasional

2009-08-25T09:45:00.000+07:00

1. Dr Dedi Afandi bersama Metalita Roza Faulina (FK Un Riau) melanjutkan (dari ABC9) telaah bioetika ke forum ABC10 di Tehran, Iran, 24-27 April 2009. Kontribusinya ialah: “Association between Cognitive of Principles Based of Bioethics With Ability of Moral Judgments Among Medical Student at Faculty of Medicine University of Riau” “Principle based of bioethics is one of medical ethics teaching’s material with cognitive approach in medical faculty. It is a relevant method to develop student’s reasoning analysis of medical ethics. The purpose of this study was designed to investigate the association between Cognitive of Principles Based of Bioethics With Ability of Moral Judgments among Medical Student at Faculty of Medicine University of Riau. This cross sectional study was conducted into two groups of medical student at Faculty of Medicine University of Riau that had or hadn’t got yet the knowledge of principle based ethics, total respondents were 40 for each group, respectively. Score of cognitive of principles based of bioethics as a parameter was measure using Kaidah Dasar Bioetika (KDB) test and ability level was measure using Moral Judgment Test MJT. This study showed that cognitive of principles based of bioethics were significantly associated with ability level of Moral Judgments (p=0.001). There were significant association of had got principles based of bioethics material in formal education to cognitive of principles based of bioethics and ability level of Moral Judgments (p <0.001 and p <0.001, respectively). There wasn’t correlation between academic achievement level with knowledge level of principles based bioethics (p=1,170) and ability level of moral judgments (p=0,611). This study suggests principles based bioethics must be place in across the medical curriculum”.

2. Prof. Dr. Agus Purwadianto: “Ethico-legal policy of Avian Influenza’s Problems in Indonesia”

3. Dr Munawar Ahmad, juga berniat akan maju ke ABC10, setelah di ABC9 mengemukakan telaah “Maqashid syaria as basic reason to applying syaria on bioengineering” Sebagai kelanjutannya ybs akan menyampaikan analisis mengenai ““The Spiral of Ethics: when a doctor is a mujtahid”

4. Prof. Dr. Umar A. Jenie juga hadir di ABC10 membawakan makalah dengan tema etika lingkungan hidup: “Environmental Bioethics: Lessons from Pharaonic and Sabaic Societies as stated in the Holy Qur’an”

5. Dr. Ade Firmansyah Sugiharto:”Visitation to School for Disabled/Handicapped Persons as a Bioethics Teaching Method”

6. Nurul Kamilati, M.Pd., M.Ed. dari Balai Diklat Keagamaan Semarang mengikuti the 3rd Global Warming and Climate Change Conference & Industry Exposition (GWCCN 09), 8-12 Mei 2009 di The Hyde Park Hotel, London. Entitled "Bringing Sustainable Development Down to Earth", the GWCCN 09, the conference will highlight the role of individuals, groups and grassroots efforts in ''green-building" initiatives.

Pewarta KBN Vol. 4 No. 2, Maret-April 2009

2009-08-25T09:34:00.000+07:00

Dari meja Penyunting

Kita berhadapan dengan lingkungan hidup yang semakin memburuk. Di jajaran UNESCO Bangkok secara bertahap para ahli dan pendidik sampai juga pada upaya menjawab tuntutan dan memeriksa ‘duduk perkara’nya. Kelompok Kerja yang mengurusi soal ini menggarap berbagai pemikiran dengan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu: How do our worldviews allocate value and meaning to people, plants, animals and the biosphere? How to balance economic growth, quality of life, and other future aspirations in a holistic vision?

Catatan kita sekarang ini ialah mengapa pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak lebih sering diajukan dan dicarikan jawabnya, di mana saja, oleh siapa saja.

Prof Endang Sukara, di Yogayakarta, November 2009, tampil di Asian Bioethics Conference yang ke-9 dengan mengatakan bahwa:

“Before 1980s, Indonesia had at least 121 million ha of natural forest. Today however, the total natural forest is only 19 million ha. The rate of forest destruction is reaching more than 2 million ha per year. This is a significant contribution to the environmental changes brought about by human activities. Commercial (industrial-type) agriculture and forestry have been based on developing simple, even monoculture, systems to replace the complex species richness of the natural vegetation. Species, ecosystems, and valuable genes have been lost in this process.”

Ia melanjutkan:

”We do not know how many species will be needed to keep the planet green and healthy. It is imperative for us to search and instrumentally apply mechanisms to guide mankind in developing decision-making process. Religious discourse, politicians, and interdisciplinary academic study – a new model of authentic dialogue is needed where exchanges are circular and reciprocal, not vertical and reductionist to ensure a better life now and the future.”

Tentu saja pernyataan ini bukan untuk pertama kali diajukannya; bahkan mungkin sudah sejak sepuluh tahun yang lalu hal ini sudah dikemukan dan dijadikan dasar pola pikir ilmuwan Indonesia dalam menyikapi masalah besar seputar lingkungan hidup.

Sumbangan yang tidak kurang pentingnya ialah bagi kita untuk membahasnya secara terus-menerus, menyebarkan pandangan-pandangan baru yang lebih mengena dan lebih menjajikan untuk bergulir terus. Jangan sampai akhirnya kita tergilas karena bertemu dengan titik-tak-dapat-kembali. Lambat laun, persoalan lingkungan hidup menjadi faktor paling menentukan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Kendali ada pada siapakah? •ahn.april2008

WIPO INTERGOVERNMENTAL COMMITTEE ON INTELLECTAL PROPERTY AND GENETIC RESOURCES, TRADITIONAL KNOWLEDGE AND FOLKLORE

2009-08-24T15:36:00.001+07:00

Dalam tinjauannya mengenai perlindungan tehadap traditional knowledge (TK), WIPO (World Intellectual Property Organization) mencatat ada dua jenis perlindungan. Untuk dapat mengarungi berbagai konsep dan akirnya menyodorkan gagasan bermakna seputar ‘bioetika dan sumber daya genetika’, diperlukan penguasaan mengenai hal ini terlebih dahulu. Terhadap traditional knowledge (dalam arti luas, tanpa definisi yang spesifik) ada dua jenis perlindungan, yaitu:

(1)positive patent protection of TK
Bila dipenuhi syarat kebaruan dalam definisi umum invention dalam dunia traditional knowledge, maka perlindungan paten dapat diberikan pada inovasi yang khusus dikembangkan seperti yang berlaku dalam temuan ‘biasa’.
Ada kelenturan yang diberlakukan dalam melihat obyek yang didefinisikan sebagai invention dan bukan discovery. Juga ditimbang-timbang apakah temuan itu menuntut pencegahan eksploatasi komersial untuk menjaga ketertiban umum (ordre public), melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan, atau mencederai secara nyata dunia lingkungan hidup, dan sebagainya.

(2) defensive protection of TK
Defensive protection didasarkan pada tindakan yang kiranya diperlukan untuk menunda atau membalikkan permohonan paten yang telah dikabulkan. Dalam dunia traditional knowledge dikenal defensive protection berupa, antara lain:
‘minimum documentation to include a range of traditional knowledge publications, ... the effect of ensuring that significant amounts of already published traditional knowledge will systematically be taken into account at an early stage in the life of many patents, and will be included in published international search reports before a patent application even enters the national phase’.

Catatan ini disajikan di sini untuk meningkatkan kedadaran bahwa sangatlah banyak masalah konsep dan hal teknis yang perlu ditekuni, sebelum akhirnya kita bisa melihat cakupan ‘bioetika dan sumber daya genetika’ di Indonesia.[setkbn0209]

The Expert Report "Patent issues related to influenza viruses and their genes"

2009-08-24T15:33:00.001+07:00

“Are patents granted on genetic material?

Genetic materials per se are not the direct subject of patent protection. The Convention on Biological Diversity defines ‘genetic resources’ as ‘genetic material of actual or potential value’ , and in turn defines ‘genetic material,’ as ‘any material of plant, animal, microbial or other origin containing functional units of heredity.’ Genetic resources are therefore essentially material, and are not intangible subject matter – the subject matter of patent protection is an ‘invention’ rather than a physical thing. One cannot obtain or assert patent rights over genetic material as such. As an analogy, an author may hold copyright over the contents of book, but that does not give the author ownership over the book as such, which may be separately owned, bought and sold by others as a piece of physical property.

Accordingly, patents are granted over inventions as such, and they are not property rights over physical material that may embody an invention. Nonetheless, many patented inventions do include genetic material within their scope. An isolated gene may provide the mechanism for producing synthetic versions of therapeutic proteins.”[setkbn0209] [yang disusun oleh Life Sciences Program, WIPO, 2007, atas permintaan the World Health Organization kepada the World Intellectual Property Organization, sesuai dengan WHA Resolution 60.28.]

GENETIC INVENTIONS, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND LICENSING PRACTICES: EVIDENCE AND POLICIES

2009-08-24T15:27:00.001+07:00

Since 2002, OECD has been discussed on it:

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang berdiri sejak 30 September 1961 beranggotakan 30 negara industri di Eropa dan Amerika, termasuk Australia, New Zealand, Turki, Jepang, dan Korea. OECD melakukan kajian yang secara singkat dapat dikenali melalui kutipan, dari laporan setebal lebih dari 100 halaman, sebagai berikut: The most influential critics of the present system are not against intellectual property rights, technological change and scientific advances in principle, but they feel a certain reticence (=kegamangan) about genetic inventions.

For some, the issue is mostly ethical, a dislike of associating property rights with biological materials, especially if they are human. To others, genes are part of the “common heritage of humanity” and should only be public property. There are arguments that DNA does not meet the legal criteria for patentability.

If genes are “nature identical materials” and the identification of their utility lies more in the area of a discovery than an invention, for example, they should not be patentable. Others argue that DNA sequences are not simply chemical compounds but also strings of information and that the genome should be viewed as a huge database whose information should be available to all.

Still others feel that the peculiar character of the genome warrants special consideration. The finite nature of the genome – the relatively small number of human genes and the limited genetic variation between species – might call into question the assignation of property rights. It is feared that within a rather short period all of the 30 000–40 000 human genes could be patented and that their owners would be the beneficiaries of huge “reachthrough rights” on the many uses of these genes yet to be discovered.

Finally, gene patents are said to be special because the book of life is very hard to “invent around” making these patents stronger than in other fields.

Focusing on the practical implications of DNA patents, academic researchers, clinicians, patient groups and even pharmaceutical companies have warned about the possible side effects of a proliferation of gene patents. Their concerns have to do with the cost, pace and efficiency of research, as well as the downstream development and uptake of new genetic technologies by commercial users and health care providers.

Perhaps the best way to summarise these practical concerns is to call them “access issues”. Such groups worry that the removal of research resources (i.e. nucleotide sequences) from the public domain will impede the follow-on research efforts necessary to make genetic information useful. In the words of a recent USPTO paper:

“Many feel that by allowing genetic information to be patented, researchers will no longer have free access to the information and materials necessary to perform biological research. This issue of access to research tools relates to the ability of a patent holder to exclude others from using the material. Further, if a single patent holder has a proprietary position on a large number of nucleic acids, they may be in a
position to ‘hold hostage’ future research and development efforts.”

[Clarke, J., J. Piccolo, B. Stanton and K. Tyson (2001), “Patent Pools: A Solution to the Problem of Access in Biotechnology Patents?”, Unpublished USPTO paper; www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/patpoolcover.html].[setkbn0209]

Bioetika di Indonesia: arahan kebijakan umum

2009-08-24T15:24:00.000+07:00

Posisi Indonesia dalam masalah kebioetikaan sudah jelas dari dua kutipan di bawah ini. Sebagai patokan dasar bioetika dan pangan Indonesia, Menteri Kesehatan dalam arahannya dalam Asian Bioethics Conference yang ke-9 bulan November 2008 yang lalu antara lain menyatakan bahwa: “By simple definition, bioethics is the study of ethical problems raised by productions, uses, and biotecnological aspects of micro-organisms, plant and animals in agriculture, pharmaceutical industry or food production. Hence, the essentiallity of bioethics is the ethics of biotechnology or and the ethics of life sciences. Bioethics has two basic principles (1) reflecting the ability of positive aspects of professionalisn, and (2) avoiding negative behaviour.

By virtue of its definition, and in view of the current biological and health challenges, bioethics has apparent broad scope. There should be a new outlook to respond to the paradigm shift for the future good practice of bioethics. Bioethics should not be looked only within the framework of scientific undertakings of scientists. Policy makers are challenged to understand the implications of bioethical conducts on the overall scientidfic and health development. ...”.

Selain itu dalam tinjauan di bidang pertanian, dalam pertemuan yang sama, Menteri Pertanian antara lain menyatakan:

“… science has also provided us with new technologies to unlock the secret of the genomes of every organism important in agriculture, which open the possibility for the development of new plant varieties with improved yield and qualities. ...

But science alone cannot answer all of our problem. Science may inform us that clearing several hundred hectares of rainforest for rice plantation will give us several tonnes of rice grain at the cost of increasing global temperature and rising sea level by several magnitudes. But science does not tell us whether we should cut the trees or keep the forest. The decision to clearance of land for rice or keeping forest for environmental reason is an ethical decision.

That is one of the reason we cannot separate ethics from science. Without ethical considerations, application of science have the potential to cause harm to human, welfare and dignity. On the other hand, discussing ethics without considering available scientific fact is rarely productive. Ethics and science must go hand in hand, and this is especially important for a democratically elected government who is constantly required to make decisions and policies in the interest of the general public. ...”. [dari Kerangka Acuan ‘Bioetika dan Etika Keilmuan’, LIPI 2009].

Pertanggungjawaban Ketua Komisi Bioetika Nasional (KBN) dalam Sidang Pleno KBN

2009-08-24T15:22:00.000+07:00

Pembentukan KBN
KBN dibentuk pada tanggal 17 September 2004 berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, yaitu Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pertanian. KBN merupakan lembaga yang menangani masalah-masalah bioetika pada tingkat nasional. Kepedulian terhadap permasalahan bioetika ini sudah sejak lama ada, misalnya bayi tabung, transplantasi organ, kloning, dan stem cell atau sel punca. Struktur KBN terdiri dari seorang Ketua, 3 orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan anggota aktif sebanyak 33 orang yang masing-masing bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Dalam Sidang Pleno I (13 Desember 2004), ditetapkan kepengurusan KBN dan Sekretariat KBN yang dikepalai oleh Dr. Amru Hydari Nazif selaku Sekretaris KBN. Sekretariat merupakan satuan kerja LIPI yang diperbantukan ke KBN, dan bertugas untuk mempersiapkan pertemuan dan rapat, menerapkan kesepakatan rapat pleno dan pokja dalam tindakan nyata. Sekretariat KBN menerbitkan Pewarta KBN setiap 2 bulan sekali sebagai bentuk komunikasi antara KBN dengan masyarakat luas.

Dalam Rapat Pleno II (30 Mei 2005) disepakati bahwa mekanisme kerja KBN diselenggarakan melalui Kelompok Kerja. Ada 4 pokja, yaitu:
1.Pokja Stem cells yang diketuai oleh Prof. M. K. Tadjudin
2.Pokja Sumber Daya Genetika yang diketuai oleh Dr. Sutrisno
3.Pokja Pendidikan Bioetika yang diketuai oleh Prof. Sunarto Sastrowiyoto
4.Pokja Kelembagaan yang diketuai oleh Dr. Amru Hydari Nazif

Bioetika di UNESCO
Di dalam UNESCO terdapat 3 badan, yaitu :
(1)IBC (International Bioethics Committee) yang dibentuk oleh Director-General UNESCO. Di sini pembahasan isu kebioetikaan secara netral, keputusan untuk penerapan diserahkan kembali kepada Negara yang bersangkutan.
(2)IGBC (Inter Governmental Bioethics Committee), sebagai saluran sumbangan pemikiran IBC ke Negara anggota UNESCO.
(3)COMEST (The World Commission on Bioethics of Science and Technology), yang merupakan suatu forum intelektual. Badan yang ketiga ini bersifat lebih umum karena tidak hanya mengurusi masalah bioteknologi saja, melainkan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi secara keseluruhan.

Dalam UNESCO General Conference (dua tahunan) ke-34 tahun 2007, Indonesia ditetapkan menjadi anggota IGBC periode 2007-2011. KBN berperan aktif dalam sidang-sidang khusus IGBC tentang draft deklarasi norma-norma universal bioetika yang disahkan pada General Conference ke-33 pada Oktober 2005. Dalam pertemuan ini Ketua KBN terpilih sebagai Vice Chairman untuk regional Asia-Pasifik.

Selain itu ada Asian Bioethics Association (ABA): Indonesia menjadi host Asian Bioethics Conference (ABC) ke-9 di Yogyakarta pada 3-7 November 2008. Acara ini dibuka oleh Menristek. Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian juga memberi pidato arahan. Konferensi diikuti oleh 200 orang peserta, 80 orang berasal dari luar negeri. Acara ini membahas bioetika dan penelitian biomedika, perdagangan dan transplantasi organ manusia, pendidikan bioetika, kesejahteraan, bioetika lingkungan hidup, dan juga bioetika Islam.

Kegiatan dan capaian KBN
Cakupan kegiatan
(1)Di dalam negeri, KBN menjalin hubungan kerjasama dengan Pemerintah, terutama melalui Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, dan Komite Nasional Etika Penelitian Kesehatan. Hubungan yang telah terjalin baik diperkuat dengan kegatan bersama.
(2)Dalam tataran internasional, KBN menjalin hubungan yang baik dengan UNESCO, ABA, dan EGE (European Group on Ethics of Science and New Technologies).

Capaian
Di tingkat nasional:
(1)Sikap KBN tentang sel punca (stem cells), sumber daya genetika Indonesia, dan pendidikan bioetika dalam bentuk sebuah buku kecil.
(2)Terjemahan 3 deklarasi internasional UNESCO tentang masalah bioetika yang ditetapkan pada tahun 1997, 2003, dan 2005 ke dalam bahasa Indonesia dan didistribusikan ke berbagai perguruan tinggi dan masyarakat luas agar lebih mudah dipahami dan diaplikasikan.
(3)Kata “stem cells” telah mendapatkan padanan katanya dalam bahasa Indonesia, yaitu “sel punca”. Hal ini atas pertimbangan Pusat Bahasa, dan kini telah dipakai secara melua, antara lain diterima oleh “Indonesian Stem Cell Association” atau “Asosiasi Sel Punca Indonesia”.
(4)Sosialisasi KBN dengan mengadakan kunjungan ke berbagai perguruan tinggi seperti Universitas Udayana dan Pelita Harapan serta berbagai SMA. Sekretariat KBN juga menerbitkan berkala dua-bulanan Pewarta KBN yang didistribusikan ke berbagai pihak terkait di seluruh Indonesia.

Di tingkat internasional:
(1)LIPI dan kemudian KBN ikut membidani lahirnya 2 deklarasi internasional UNESCO pada tahun 2003 dan 2005. Bahkan, Indonesia turut menyumbang menguatkan masuknya beberpa pasal mengenai lingkungan hidup pada deklarasi tahun 2005.
(2)Prof. Sunarto Sastrowiyoto dari UGM diangkat menjadi anggota International Bioethics Committee (IBC) untuk periode 2008-2011.
(3)Indonesia menjadi anggota IGBC periode 2007-2011. Untuk ini KBN akan memberi dukungan kesekretariatan yang akan menyalurkan berbagai masukan ke Delegasi RI untuk forum ini.
(4)Anggota KBN menjadi pembicara di berbagai pertemuan bioetik internasional seperti di Beijing, Singapura dan Bangkok, Thailand.[setkbn0209]

Pewarta KBN Vol. 4 No. 1, Januari-Februari 2009

2009-08-24T15:16:00.001+07:00

Dari meja Penyunting

Bioetika dan bioteknologi memiliki hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam beberapa tahun terakhir ini, bioetika mengalami perkembangan yang cukup berarti. Hal ini terbukti dengan semakin seringnya isu mengenai bioetika mengemuka di berbagai forum diskusi dan seminar internasional. Dalam berbagai penelitian yang berhubungan dengan bioteknologi, dihasilkan beberapa jenis produk. Oleh penemunya produk tersebut dicarikan perlindungan patennya agar tidak “dicuri” oleh pihak lain; artinya si penemu mempunyai hak eksklusif untuk pemanfaatan ekonomi temuannya, melalui proses pelisensian misalnya. Ini yang kita katakan sebagai perlidungan dalam bentuk hak kekayaan intelektual. Di Amerika Serikat ada slogan: “Everything under the sun that is made by man is patentable”.

Paten merupakan pemberian hak dari Pemerintah kepada penemu untuk membuat, menggunakan, dan menjual temuannya selama waktu tertentu (berlaku selama 20 tahun) dengan imbalan berupa royalti. Tujuan paten adalah untuk mencegah agar temuan tersebut tidak diaku oleh orang lain sebagai temuannya (semacam personal property), mencegah terjadinya pembajakan, dan mendorong kreativitas serta perkembangan produk penelitian. Tiga syarat paten ialah (1) kebaruan (novelty); (2) ketidakgamblangan (non-obviousness); dan (3) keterterapan industri (industrial applicability).

Ada sedikit kesulitan. Dalam bahasa Indonesia, terhadap dua kata dan pengertian discovery dan invention (bahasa Inggris) tidak dikenal adanya pembedaan istilah di antara keduanya yang lazim diketahui masyarakat luas secara tegas dan khas. Ini menjadikan kita semua kehilangan kepekaan kita terhadap kedua pengertian penting ini. Tidak mustahil kata ‘temuan’ mewakili keduanya, sehingga kita luput menghayati invention sebagai yang dapat dipatenkan, sedangkan discovery tidak dapat dimintakan perlindungan paten. Mudah-mudah sulit persoalannya. Bahasa Indonesia perundangan kita menggunakan ‘invensi’ sebagai padanan invention (bahasa Inggris). Discovery adalah penyingkapan sesuatu yang sebelumnya sudah ada, tetapi tidak ‘tampak’, sedangkan invention ialah hasil proses memperoleh sesuatu yang sebelumnya belum ada (membuat dari yang semula tidak ada menjadi ada).

Invention dalam bahasa ‘paten’ ialah solusi baru dari suatu masalah teknis, seperti produk yang bersifat mahal menjadi lebih murah, pendek umur menjadi lebih awet, atau berbahaya menjadi jinak atau proses yang terkait dengan produk seperti ini.

Prof. M. K. Tadjudin, Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, juga anggota Komisi Bioetika Nasional, dalam suatu seminar internasional bioetika tentang gen manusia di Fukui, Jepang (2001) mengatakan bahwa paten tidak melulu berkaitan dengan faktor profit saja. Kita pun harus mempertimbangkan segi etikanya: bagaimana dengan orang yang menjadi sumber gen yang dipatenkan itu. Ia tidak ditanyai dan mungkin ia tidak akan memperoleh manfaat ekonomi dari hasil temuan yang mungkin dilisensikan dengan royalti yang tidak sedikit. Ia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari paten tersebut. Apakah ini artinya sang obyek penelitian menjadi “korban” suatu penelitian ilmiah yang telah dieksploatasi oleh si peneliti bagaikan pepatah “habis manis sepah dibuang”? Prof. Tadjudin berpendapat bahwa gen merupakan suatu anugerah yang berasal dari Tuhan (menjadikannya discovery?) sehingga tidak layak untuk dipatenkan. Paten diberikan kepada suatu produk ataupun proses yang dihasilkan dan dilakukan oleh manusia.•Widya Wulandari, Januari 2009, penyunting tamu.

Brazilian Biosafety Congress

2009-04-06T13:23:00.000+07:00

Registration is now open for the VI Brazilian Biosafety Congress and International Symposium on Biosecurity and Dual Use Research to be held in Rio de Janeiro on September 22-25, 2009. Fifty percent discounts are available till 30th March 2009. The submission of abstracts has been extended until May 30. Reservation for exhibit stands are also being accepted.

More information is available at http://www.anbio.org.br or e-mail secretaria@anbio.org.br.

Mobile telephony in Rural areas

2008-11-13T19:43:00.008+07:00

Countdown to the Latest Forum on "Mobile Telephony in Rural Areas" 17-28 November 2008
Please post your introduction today!
Mobile phones are the success story of bridging the rural digital divide, bringing tangible economic benefits and acting as agents of social mobilization through improved communication. But what are the real challenges that face reaching rural areas, and what are some of today’s most beneficial applications that can help these rural communities, specifically regarding agriculture development?
This Forum will examine the challenges that rural communities face in enhancing the benefits of mobile telephony, and look at some examples of interesting initiatives and good outcomes from around the globe.
Subject Matter experts include:
Pete Cranston, ICT and New Media in Development Consultant; Laura M. Drewett, Partner Director, BusyLab Ltd.; Jawahar Kanjilal, Global Head of Emerging Market Services, Services & Software, Nokia; Christian Kreutz, Consultant, Knowledge Activist; AHM Sultanur Reza, Additional General Manager and Head, Community Information Center, Grameenphone Ltd.; Luca Servo, Communication for Development Consultant, Research and Extension Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations; Nigel Scott, Gamos Ltd. With Charlotte Masiello-Riome, Communications Expert and e-Agriculture.org Coordinator; and Michael Riggs, Information Management Specialist for the Asia-Pacific region, Food and Agriculture Organization of the United Nations
Join us in this exciting forum.
We invite you to submit your introduction of yourself this week! Go to www.e-agriculture.org, log in, and click on the forum section!
The forum will be held in English.
Any questions, please write info@e-agriculture.org

KONFERENSI BIOETIKA ASIA DI UIN

2008-11-07T11:41:00.001+07:00

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Bioetika Asia ke-9 (The Ninth Asian Bioethics Conference/ABC-9). Pembukaan acara tersebut dilaksanakan Senin (3/11) di Gedung Multipurpose Kompleks UIN. Ketua panitia penyelenggara, Munawar Ahmad menjelaskan, penunjukan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai tuan rumah penyelenggaraan ABC ke-9 tersebut merupakan bentuk kepercayaan dunia international. Konferensi yang berlangsung selama lima hari (3-7 November) tersebut dihadiri 230 peserta dari 36 negara dan sekitar 50 observer dari dalam negeri. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang juga Ketua Komisi Bioetika Nasional, Umar A Jenie sebagai pihak yang menjadi sponsor bersama UNESCO (UN Educational, Scientific and Cultural Organization) penyelenggaraan ABC-9 dalam keterangannya seperti disampaikan pihak panitia mengatakan, konferensi tingkat Asia ini merupakan pertemuan rutin yang dihadiri sejumlah ilmuwan dari negara anggota, bertujuan menemukan solusi dari berbagai masalah yang ditimbulkan akibat kemajuan pesat ilmu hayati di tengah masyarakat. “Yogyakarta dipilih sebagai tempat penyelenggaraan konferensi karena memiliki berbagai nilai historis, sosial dan budaya yang kompleks dan masyarakat yang plural. Yogyakarta merupakan tempat yang baik untuk diskusi tentang bioetik,” kata Umar A Jenie dalam keterangan persnya, Sabtu (1/11). Menurut Munawar Ahmad, konferensi ini bakal menyajikan makalah antara lain Menteri Riset dan Teknologi, Kusmayanto Kadiman, Menteri Kesehatan Siti Fadhilah Supari dan Menteri Pertanian Anton Apriantono. (Obi)-s

Sumber : Kedaulatan Rakyat (3 November 2008)

‘Bioetika’ yang ‘Relevan’ dan ‘Penting’ di Indonesia Masa-Kini

2008-07-22T10:38:00.002+07:00

Pemahaman mengenai bioetika sudah menjadi keharusan bagi ilmuwan-peneliti yang bergerak di bidang ilmu-ilmu hayati. Arena etika keilmuan (secara umum) relatif sudah lebih lama dikenal di Indonesia ini. Kadang-kadang kita temukan bahwa bioetika diartikan tidak lain sebagai ‘etika biologiwan’, artinya pedoman berperilakunya seorang biologiwan atau seorang ahli bioteknologi. Sebagian lagi memberi tafsir bertolak dari asal katanya: “bio = hidup atau kehidupan” dan “etika = akhlak”, sehingga Prof M. Amin Suma memunculkan istilah “bioakhlaki”. Kalau kita maju selangkah lagi, akan sampailah kita pada istilah “akhlak kehayatan”.
Barangkali tidak ada yang salah dalam pengambilan sikap seperti ini. Bahkan kalau isu nasional dalam bioetika di Indonesia ini ingin digelar, maka mulailah dengan berdiskusi dan mulai membahas pengertian mengenai apa itu ‘bioetika’.
Tidak ada posisi yang keliru dalam diskusi seperti ini. Meja diskusinyapun sebaiknya bundar, sehingga makna ‘bioetika’ yang ‘relevan’ dan ‘penting’ di Indonesia masa-kini yang dihasilkan ialah makna yang diberikan oleh sekumpulan orang (ilmuwan, cendekiawan, dan awam) yang secara bersungguh-sungguh merenungkan ‘masalah’ yang kita hadapi ini. Bagaimana memberi penafsiran makna dan mungkin juga memberi penafsiran-ulanglah yang bermanfaat bagi kita. Jadi, kita memerlukan forum berdebatnya, memerlukan sejumlah orang sehingga tercapai semacam ‘massa kritis’ untuk menggelar secara efektif perhelatan seperti yang dilakukan sehari ini atau pertemuan-pertemuan susulannya.●amrujuli

Venue for The Ninth Asian Bioethics Conference, 3-7 November 2008

2008-07-22T10:35:00.002+07:00

ABC9 will be held at Hotel University Sunan Kalijaga, Yogyakarta. This hotel compound, a former Training Center of te University, is strategically located in Yogyakarta, 10 minutes from the International airport Adisucipto, 15 minutes from the railway station and bus terminal. University Hotel Sunan Kalijaga Yogyakarta offers 3 (three) room types VIP, deluxe and standard rooms, comfortable and modern.

University Hotel Sunan Kalijaga is suited for meetings and conferences. It has 2 (two) meeting rooms with a capacity of 300 people and 8 (eight) meeting rooms for 20-50 people; Internet service, restaurant, fitness center, with 24-hour service.
Mr. A. Mujib Rahman is the Director of the University Hotel, and can be reached at hotel_university@yaoo.com. The postal address is Jalan Anggrek 137 D, Sambilegi Kidul, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta; tel 0274 4332481; fax 0274 4332482

Menuju Asian Bioethics Conference ke-9 (ABC-9)

2008-07-22T10:31:00.000+07:00

Yogyakarta, 3-7 November 2008

1. Setelah menjalani uji-coba dalam menyebar informasi, akhirnya Penyeleggara ABC9 akan mengandalkan dua bentuk di dunia maya dengan teknologi informasi yang populer sekarang ini:
(1) Situs web, dengan alamat www.ninth-abc.info; dan
(2) Blog, dengan alamat http://komisi-bioetika.blogspot.com

2. Panitia Penelenggara juga sudah menyusun daftar nama gabungan antara peserta ABC8 di Bangkok tahun 2007 dan nama mereka yang sudah memasukkan abstrak mereka untuk penyertaan ABC9 nanti.

Daftar ini memuat 236 nama dari 36 (tiga puluh enam) negara. ABC8 diikuti oleh 133 peserta, dan ini berarti 103+15 peserta sudah terjaring untuk ABC9, karena ada sejumlah 15 peserta yang akan mengikuti ABC9 juga mengikuti ABC8.

Ini semua baru data awal, karena peserta Indonesia untuk ABC9 baru terdaftar 14 orang, sedang di Bangkok tahun 2007 lalu ada 9 orang.

3. Uraian singkat mengenai tempat berlangsungnya Asian Bioethics Conference ke-9 ialah:

4. Kegiatan yang mendahului ABC9 antara lain ialah dua Diskusi Panel yang dilakukan dalam bulan Juli ini, yaitu:

(1) Diskusi Panel “Bioetika Islam di Indonesia” dan
(2) Diskusi Panel “Bioetika dan Lingkungan Hidup di Indonesia”.

Keduanya memberi tekanan pada cara pandang pakar Indonesia dalam kedua topik khuus tersebut. Acara ini dilaksanakan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kerangka acuan acara yang pertama antara lain menyatakan bahwa “bioetika menyangkut penanganan pilihan-pilihan yang perlu dan pencarian solusi dari masalah yang ditimbulkan oleh penerapan kemajuan pesat ilmu-ilmu hayati di tengah masyarakat. ... pilihan-pilihan ini ialah bagian dari suatu dilema. Di tengah masyarakat luas di Indonesia, Bioetika Islam bersumber dari gabungan antara prinsip, hak dan kewajiban, dan panggilan atau dorongan untuk berbuat kebajikan ...”.

Sementara acara yang kedua yang menyangkut ‘lingkungan hidup’ berpengantar yang mengingatkan bahwa “Declaration on Bioethics and Human Rights dalam tahun 2005 menyatakan bahwa:

“Due regard is to be given to the interconnection between human beings and other forms of life, to the importance of appropriate access and utilization of biological and genetic resources, to the respect for traditional knowledge and to the role of human beings in the protection of the environment, the biosphere and biodiversity”.
(Article 17 – Protection of the Environment, the Biosphere and Biodiversity).

Bagaimana memberi tafsiran dan kemudian menggelar tindakan yang sesuai?
[setKBN]

International Microbial Biotechnology Conference and Workshop on Metagenome

2008-07-22T10:14:00.002+07:00

Jakarta, 11‐13 November 2008
IMBC 2008
Microbes for Beautiful and Prosperous world

Conference Topics
• Microbial diversity for energy and biomass production
• Opportunity and challenges in Microbe‐Macrobe (Mic‐Mac) interactions
• Novel approaches employing microbes to mitigate global climate changes
• Enzymes derived from microbes for biomedical and agro‐biotechnology
• New trends in biotechnology to control and prevent microbial pathogens

Workshop Topics
This workshop will introduce advances in molecular biology techniques to assess microbial biodiversity, such as DGGE, SSCP, T‐RFLP, ARDRA, RNA‐based microbial community analysis, FISH, and DNA Microarrays.

Organized by Atma Jaya Catholic University of Indonesia
Supported by American Society for Microbiology

www.imbc‐indonesia.com imbc_2008@yahoo.com

Pioneering heart surgeon DeBakey dies at age 99

2008-07-22T09:58:00.001+07:00

Sat Jul 12, 2008 2:26pm BST
HOUSTON, July 12 (Reuters) - Surgeon Michael DeBakey, whose ground-breaking heart transplants and coronary bypass operations made him one of the giants of 20th century medicine, has died at age 99. The Baylor College of Medicine and Methodist Hospital said DeBakey died on Friday of natural causes.
Methodist Hospital in Houston was his primary surgical hospital for many years. In a career that spanned more than seven decades, DeBakey developed a number of new surgical procedures that now are standard in treating heart ailments and led many to consider him the father of modern cardiovascular surgery. His best known innovation was the now-common coronary bypass operation for clogged arteries, which he first performed in 1964, using leg veins to bypass blocked or damaged areas between the aorta and coronary arteries.

"He has improved the human condition and touched the lives of generations to come," said Ron Girotto, president of the Methodist Hospital system.

DeBakey, the Louisiana-born son of Lebanese immigrants, was still a student at Tulane University in New Orleans in 1932 when he created the roller pump, which would be a critical component of the heart-lung machine that helped make open-heart surgery possible.
During World War Two, DeBakey served in the Surgeon General's office and was credited with developing the mobile Army surgical hospitals -- MASH units -- that moved medical care closer to the battle lines and hastened treatment of wounded soldiers. In 1953, using his wife's sewing machine, he fashioned out of Dacron the first artificial artery for repairing damaged arteries in a surgery he pioneered.

DeBakey became a medical celebrity in the 1960s when surgeons developed treatments such as heart transplants that captured the fancy of the press and public. In May 1965, he was on the cover of Time magazine and as his reputation grew, DeBakey was sought out by sick celebrities and ailing world leaders. Actors Marlene Dietrich and Jerry Lewis, shipbuilder Aristotle Onassis and many other well-known figures became his patients. He met his second wife at a party at Frank Sinatra's home.

PRESSED FOR MEDICARE PROGRAM

DeBakey had a warm relationship with President Lyndon Johnson, who asked him to be his secretary of Health, Education and Welfare. DeBakey refused but urged Johnson to pass the Medicare program because he knew it would help the elderly. Johnson also became a DeBakey patient and made secret trips to Houston for examinations. In 1996 DeBakey helped treat Boris Yeltsin, sitting in as a consultant while his former student Renat Akchurin performed quintuple bypass surgery on the Russian president, who called him "a magician of the heart."

DeBakey began developing his magic as a child, learning to sew from his mother who was a talented seamstress. He said he would later dedicate himself to surgery "because I would put to use the manual dexterity I developed as a child." DeBakey had a long-running rivalry with another superstar heart surgeon, Denton Cooley of Houston. They had worked together in the 1950s but a rift developed when Cooley won international acclaim by implanting the first artificial heart in a human. DeBakey said the device was identical to one he had been working on and had been used without permission. The feud was chronicled in a Life magazine cover story but in November 2007 the surgeons announced they had reconciled.

In his later years, DeBakey became a leading voice on the need for animal research, opposing groups that said it was cruel and unnecessary. He also was an advocate for veterans health care and the U.S. Department of Veterans Affairs hospital in Houston is named after him. DeBakey also trained thousands of surgeons during his career. He worked daily into his late 90s, making the rounds at Houston's Methodist Hospital and Baylor College of Medicine, where he was chancellor emeritus. DeBakey received many awards in his career, including the Congressional Gold Medal in April 2008 for his lifetime achievements in medicine. (Writing by Jeff Franks; Editing by Bill Trott and Vicki Allen)

Flu epidemic tests ethics of those who call the shots

2008-07-22T09:42:00.002+07:00

Michael Schroeder
The Journal Gazette

A large-scale flu epidemic – like that seen in 1918 – could potentially sicken millions.
But limited resources – including medical personnel wrestling with going to work instead of staying home to attend to sick families – could force health care providers to make difficult decisions.

Who receives care or who receives a limited supply of drugs during a pandemic flu event are some of the ethical and policy issues to be discussed during a two-day summit today and Tuesday as state health officers and senior public health officials from more than 30 states and territories come together in Indianapolis।

Representatives will be coming from as far away as Alaska and the Federated States of Micronesia and include all of Indiana’s neighboring states। They will meet at the University Place Conference Center on the Indiana University-Purdue University Indianapolis campus to identify key ethical quandaries, share best practices and consider possible solutions.

“The biggest consideration is the limitation in medical resources,” said Dr। Judy Monroe, Indiana state health commissioner and president-elect of the Association of State and Territorial Health Officials. The Indiana State Department of Health, the Indiana University Center for Bioethics and the association are hosting the summit.

Unlike flooding, a pandemic flu would likely stretch resources over a much wider area, so supplies couldn’t just be brought in from adjacent communities or states। National and state stockpiles would help, but Monroe and other health officials say questions such as who gets admitted into burgeoning hospitals would be unavoidable.

Monroe hopes that by comparing notes, states will gain some parity in how they approach ethical issues from altering standards of care to health care workforce management.
That means addressing tough questions।

“The last thing we want to have happen is health care workers feel like they have to make this tragic choice” between family and professional responsibility, said Eric M. Meslin, director of the IU Center for Bioethics and associate dean for bioethics at the IU School of Medicine.
Everyone would understand if a single parent stayed home with sick children, he said। But, Meslin added, some guidelines for workforce management must be in place especially as a good portion of the employees would be home sick or caring for sick family members. He’s interested to hear what other states have done in planning for such issues। Summit attendees will get food for thought this morning when they hear about national survey results on public perceptions of pandemic flu.

A news conference take place when the summit concludes Tuesday। A follow-up meeting will be held Wednesday afternoon for local health officials, health care providers and other stakeholders around the state. At least 10 representatives are expected to attend from northeast Indiana. The session will conclude with a public forum on pandemic flu preparedness from 4 p.m. to 5 p.m.

Dr. Deborah McMahan, Allen County health commissioner, and Brad Witte, the Fort Wayne-Allen County Department of Health’s emergency preparedness and response coordinator, will be among those attending the meeting.
McMahan said ethical issues have been a central component in the county’s efforts to plan for a potential flu pandemic.
“Disasters come and go … You want to make sure that you handle the disaster in a way that’s consistent with the community’s values.”

mschroeder@jg.net

Regional Conference on Values and Professionalism

2008-07-22T09:38:00.000+07:00

13 - 14 November 2008 / 15-16 Zulkaedah 1429H

http://pkukmweb.ukm.my/~ppu/conference.htm

Organiser CENTRE FOR GENERAL STUDIES NATIONAL UNIVERSITY OF MALAYSIA
In Collaboration with BANK MUAMALAT MALAYSIABERHAD
13 - 14 November 2008 / 15-16 Zulkaedah 1429H Equatorial Hotel Bangi-Putrajaya

TARGET GROUP
The conference is open to all policy makers, professionals, academicians, researchers, NGOs, and those who are concerned with the needs, issues and development of values and professionalism.

ENCULTURATION OF VALUES AND PROFESSIONALISM
A developed society should be based on equal distribution of wealth as well as advanced and
competitive economy. In tandem with the country's material development, the mindsets,
culture, values and professionalism of its citizens need to be strengthened. A nation
imbued with noble values and professionalism will not be easily influenced by others. Values
are embedded with the practice of professionalism, such as carrying out respective roles and functions accordingly and striving to improve one's ability. Consequently, the Centre for General Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia, in collaboration with Bank Muamalat Malaysia takes the initiative to organise a Regional Conference on Values and Professionalism. It is hoped that this
conference will contribute to the enculturation of values and professionalism in a society.

OBJECTIVES
• To provide a platform for academic discussions on the theories and practices of values and professionalism
• To highlight research findings on issues and practices related to values and professionalism in various fields.
• To propose ideas and suggestions to strengthen levels of professionalism and appreciation of values in life.

For any enquiries, please contact the Secretariat: Dr. Zarina Othman; nilaipro@gmail.com

Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA) Finally Becomes a Reality

2008-07-01T14:36:00.001+07:00

Joann Boughman, PhD, American Society of Human Genetics Executive Vice President
The Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA) now awaits the President’s signature before it officially becomes federal law.

After more than a decade of discussions about the importance of establishing a federal standard barring discrimination in employment and health insurance on the basis of genetic information, both the U.S. Senate and the House have passed a bill that addresses these key issues in American health policy. The Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA) now awaits the President’s signature before it officially becomes federal law.

In summary, the purpose of this legislation is to protect the privacy of Americans’ personal genetic information, and to prevent potential genetic discrimination in decisions about employment and health insurance coverage on the basis of an individual’s genetic testing or screening results.[dari Society Newsletter ASHG, Mei 2008, yang diteruskan oleh Prof. Sultana MH Faradz].

Buy palm oil plantations, save biodiversity

2008-07-01T14:33:00.000+07:00

Nongovernmental organisations (NGOs) campaigning for the environment should acquire small tracts of palm oil plantations in Indonesia and Malaysia say Lian Pin Koh and David S. Wilcove in this Nature article. They argue that the profits gained could be used to establish a network of privately-owned forest nature reserves for biodiversity conservation.
Campaigners claim that palm oil expansion in the two countries is destroying tropical forests and threatening many species, such as orang-utans, in biodiversity hotspots.
Palm oil producers deny the charge, arguing that palm oil is cultivated in disturbed forests or existing cropland.
The authors say that NGOs do not fully grasp the socioeconomic reality in Indonesia and Malaysia — Malaysia's Palm Oil Board estimates plantations provide 500,000 jobs in the country — while growers don't fully appreciate the threat to South-East Asia's unique biodiversity or the potential to rehabilitate disturbed habitats.
For the buy-up proposal to work, NGOs would have to collaborate with large conservation donor groups to fund the initial investments. And, say the authors, an alliance with the local palm oil industry would provide a win-win situation for both sides, providing the NGOs with operational expertise for the plantations and enhancing the corporate image of the industry.

Source : SciDevNet

Whatever happened to...

2008-07-01T14:29:00.000+07:00

Nature News revisits some old stories to find out what happened next. One father’s quest to sequence his daughter’s DNA? In October 2007, we caught up with a very personal take on personal genomics. Hugh Rienhoff, a trained clinical geneticist and bioentrepreneur had bought himself a PCR machine and a gel-box so that he could sequence his daugther’s DNA in hopes of uncovering the disorder that has left her weak and unable to put on much weight. She turned four earlier this month, and Rienhoff says a friend is now helping with additional studies on her DNA as well as sequencing genes from him and his wife. The website Rienhoff created to chronicle her progress and that of his hypothesis has grown slowly since its launch in July: there are now ten users. “It’s not the YouTube for genetics,” Rienhoff jokes, “which I didn’t really expect it to be, to be honest with you.” More probably it will remain a domain for highly motivated parents who have a technical background or access to genomic expertise.

Published online 21 December 2007 Nature doi:10.1038/news.2007.390

4th Annual Biosimilars Conference Ensuring quality, safety, and performance of follow-on biologics

2008-07-01T14:26:00.001+07:00

9th - 11th July 2008, Philadelphia, USA

Visiongain is delighted to host the 4th Annual Biosimilars conference in Philadelphia this July.
This 3-day event will provide you with practical insights into the scientific developments and regulatory challenges that will influence the success of biosimilars/follow-on biologics market. Enabling you with a platform to discuss the issues effecting the market, such as product selection and payer acceptance in a broader industry context. Consideration will be given to the evaluation of unwanted immunogenicity of follow-on biologicals, from preclinical development, through clinical trials, and into the post-registration period to minimise the risks associated with immunogenicity in recipients of therapeutic products.

Topics covered :
• The biosimilar threat: Lessons learned from the European Union
• Understanding the regulatory framework surrounding the development of biosimilars
• Examining the current legal and regulatory landscape for US marketing of follow-on biologics
• Strategies for achieving the most effective patent protection
• The future role biosimilars can play in improving patient access to effective and affordable medicines
• Ensuring patient safety and clinical efficacy
• Potential competition implications for generic biologics
• Examining the emerging market landscape for biosimilars in India
• Opportunities and challenges for biologics in China
• Biosimilar commercialisation opportunities and challenges in the US
• The next generation of biosimilars
• New and established analytical tools for demonstrating comparability

Contact:
Andres Arias, Visiongain Ltd.
pharma.reports3@conferencesandreports.com

KEANGGOTAAN KOMISI BIOETIKA NASIONAL PERIODE 2008-2012

2008-07-01T14:22:00.001+07:00

PENDAHULUAN

Segala sesuatu ada awal dan ada akhirnya, demikian pula dengan masa kerja anggota KBN (Komisi Bioetika Nasional) yang telah dibentuk sejak 17 September 2004. KBN dibentuk dengan keputusan bersama tiga Menteri yaitu Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pertanian dan berdasarkan Pasal 4 Ayat 6 dari keputusan bersama tersebut yang berbunyi:
“Masa kerja keanggotaan Komisi adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bersama ini”, maka keanggotaan KBN periode 2004-2008 akan segera memasuki akhir masa kerjanya. Kinerja suatu organisasi ditentukan oleh anggota organisasi dan sistem tata kerja. Demikian pula dengan KBN, kualitas anggota yang bagus akan mendorong kinerja KBN.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 9 yang berbunyi: “Pengangkatan Anggota Komisi untuk masa kerja berikutnya ditetapkan secara bersama oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pertanian atas usul Komisi.”, maka dapat dikatakan anggota KBN periode 2004-2008 memiliki peran penting untuk memilih anggota baru periode 2008-2012.

Dalam pengajuan ini tentunya harus ada kriteria yang diterapkan serta koordinasi yang baik sehingga nama-nama yang diajukan adalah orang-orang yang tepat. Dalam hal sistem koordinasi sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1: “Susunan organisasi dan tata kerja Komisi diatur oleh Ketua Komisi” dan Pasal 6 Ayat 2: ”Pendapat dan atau pertimbangan Komisi kepada Pemerintah disampaikan atas dasr kesepakatan para Anggota Komisi, disertai dengan hak perorangan bagi setiap Anggota Komisi untuk menyampaikan catatan tambahan bila diperlukan”, maka dalam hal ini tata cara pengajuan calon anggota periode 2008-2012 ada dalam peranan anggota dengan koordinasi Ketua.● [Bagian dari kajian Sherly D. Kurniawan, mahasiswa Teknobiologi Universitas Katolik Atma Jaya, dalam Kerja Praktek Lapangan di Set KBN, Januari 2008].

Sidang Pleno ke-5 Komisi Bioetika Nasional

2008-07-01T14:17:00.000+07:00

Sidang Pleno ke-5 KBN dilakukan pada tanggal 19 Mei 2008. Sidang ini dihadiri oleh 26 orang anggota, dan membahas dua topik;

(1) Persiapan Asian Bioethics Conference ke-9 dan

(2) Pembahasan masalah keorganisasian.
Disepakati pembentukan Tim-5 yang akan menyiapkan tata-cara penyusunan rekomendasi keanggotaan KBN untuk periode 2008-2012, yang diketuai oleh Prof Amin Subandrio. Masalah penggantian keanggotaan ini perlu mendapat prioritas dalam tinjauan masalah teknis yang perlu dilakukan, dan untuk itu Tim-5 ini akan menyelesaikan pekerjaannya sebelum akhir Juli 2008. [SetKBN]

Seminar Bioteknologi Pertanian

2008-07-01T14:13:00.003+07:00

Di Auditorium I (Dr. Ir. Ismunadji), Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknlogi dan Sumberdaya Genetik Pertanian, Bogor, 29 Mei 2008.Pada tanggal 3-7 November 2008, Indonesia akan menjadi tuan rumah The Ninth Asian Bioethics Conference, yang akan diselenggarakan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam rangka menjaring isu-isu bioetika yang terkait dengan pangan dan pertanian, Badan Litbang Pertanian berkerjasama dengan Komisi Bioetika Nasional dan Kedeputian Bidang Dinamika Masyarakat (KRT) menyelenggarakan seminar dengan tema:

“Tinjauan bioetika menuju pertanian berkelanjutan yang selaras dengan alam”

Seminar ini didukung oleh Kedeputian Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan (KLH) serta organisasi profesi Perhimpunan Ilmu Pemuliaan Indonesia (PERIPI), Perhimpunan Mikrobiologi Indonesia (PERMI), dan Perhimpunan Bioteknologi Pertanian Indonesia (PBPI).

Tujuan. Seminar ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaring masukan dan informasi seluas-luasnya kajian bioetika bidang pertanian (tanaman, peternakan, dan mikroba pertanian) dari ilmuwan pada departemen/lembaga pemerintah, praktisi, dan LSM. Tinjauan berkisar pada aspek etika yang muncul karena penerapan ilmu-ilmu hayati dan ilmu-ilmu sosial pada manusia serta hubungan manusia dengan biosfera, termasuk di dalamnya isu-isu yang terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati, ketersediaan dan keterjangkauan, animal welfare serta penerapan teknologi.

Materi. Materi pembahasan bioetika di bidang pertanian dikelompokkan menjadi empat, yaitu: (1) tanaman; (2) ternak; (3) mikroba pertanian, dan (4) bioteknologi pertanian. Di samping itu diperkenalkan pula kedudukan dan peran Komisi Bioetika Nasional yang terkait dengan pengembangan iptek. Materi tersebut dituangkan ke dalam dua kelompok makalah, yaitu makalah utama dan makalah pendukung.

Isu global tentang bioetika, dengan nara sumber dari Komisi Bioetika Nasional.
Isu bioetika yang terkait dengan penelitian, pengembangan, komersialisasi dan pengelolaan sumber daya genetik tanaman, dengan nara sumber dari Komisi Nasional Sumber Daya Genetik.
Isu bioetika yang terkait dengan penelitian, pengembangan, komersialisasi, dan pengelolaan sumber daya genetik ternak, dengan nara sumber dari Perhimpunan Ilmu Pemuliaan Indonesia.
Isu bioetika yang terkait dengan penelitian, pengembangan, komersialisasi dan pengelolaan sumber daya genetik mikroba, dengan nara sumber dari Perhimpunan Mikrobiologi Indonesia.
Isu bioetika yang terkait dengan penelitian, pengembangan, dan komersialisasi produk bioteknologi pertanian, dengan nara sumber dari Perhimpunan Bioteknologi Pertanian Indonesia.

Bila melihat animo peserta dan demi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian, langkah pertama di bidang Bioetika Pertanian ini, dapat dan perlu dilanjutkan dengan diskusi yang lebih intensif antara mereka yang berminat memajukan topik ini selanjutnya.

Bioetika di UNESCO

2008-07-01T13:34:00.002+07:00

Di lingkungan UNESCO kegiatan bioetika dilakukan dalam International Bioethics Commitee (IBC). Pembahasan isyu dilakukan melalui “in-depth bioethical reflection by exposing the issues at stake. It does not pass judgment on one position or another.Instead, it is up to each country, particularly lawmakers, to reflect societal choices within the framework of national legislation and to decide between the different positions”. Sumbangan pemikiran IBC di’salur’kan ke Negara Anggota, melalui Inter-Governmental Bioethics Committee (IGBC). IGBC akan memeriksa “the advice and recommendations of the IBC”. Kedudukan keduanya diatur sekali gus dalam satu Statutes of the International Bioethics Committee (suatu permanent committee yang anggotanya diangkat oleh Director-General UNESCO).

Dalam Sidang Umum UNESCO tahun 2007 yang lalu, Indonesia ditetapkan menjadi satu dari 36 anggota Intergovernmental Bioethics Committee. Dalam pada itu Prof. Soenarto Sastrowijoto, yang juga anggota Komisi Bioetika Nasioal, diangkat oleh Director-General UNESCO menjadi anggota International Bioethics Commision.
Kesibukan penyertaan Indonesia di dalam kedua badan ini tercermin dalam jadwal persidangan yang dihadapi sebagai berikut:

Provisional timetable of meetings of UNESCO Statutory Bodies in the field of Bioethics in 2008-2009
15th (ordinary) session of the International Bioethics Committee (IBC), Paris, France, 28–29 October 2008
Joint session of the International Bioethics Committee (IBC) and the Intergovernmental Bioethics Committee (IGBC), Paris, France, 30–31 October 2008
16th (ordinary) session of the International Bioethics Committee (IBC), May 2009 (dates and venue to be fixed)
6th session of the Intergovernmental Bioethics Committee (IGBC), Paris, July 2009 (dates to be fixed).

Untuk pencapaian kinerja yang baik dan untuk kepentingan Indonesia, IGBC dan semua kegiatannya dijadikan fokus kegiatan Komisi Bioetika Nasional (KBN).●

Etika Global dan Lokal.

2008-07-01T13:29:00.000+07:00

Ungkapan populer dalam gerakan lingkungan hidup ialah "Berpikir secara global, bertindak secara lokal ". Analisis etika dapat dikenakan pada sejumlah masalah-masalah besar dan kecil. Kita dapat memikirkan masalah yang melibatkan seseorang. Kita dapat memikirkan masalah global. Salah satu contoh ialah menipisnya lapisan ozon. Penipisan ini menghasilkan bertambahnya radiasi UV yang mempengaruhi semua makhluk hidup. Masalah ini dapat dipecahkan oleh tindakan peorangan untuk menghentikan penggunaan bahan kimia yang menyebabkan penipisan lapisan ozon itu, jika alternatif ini tersedia bagi konsumen. Tetapi, tindakan global diperlukan untuk mengendali masalah ini, sampai sekarangpun masih diperlukan. Protokol Montreal, suatu konvensi internasional untuk menghentikan dihasilkannya bahan kimia penyebab penipisan lapisan ozon ialah satu contoh penerapan etika lingkungan hidup universal.

Masalah lain ialah pemanasan Gas Rumah Kaca, yang dihasilkan terutama dari penggunaan energi. Walaupun kita dapat mendesak pemerintah dan industri untuk membuat kebijaksanaan yang lebih baik untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca, masalah ini hanya dapat dipecahkan oleh tindakan peorangan untuk mengurangi penggunaan energi. Kita dapat melakukan hal ini dengan mengkonsumsi lebih sedikit, mematikan lampu, membangun gedung yang berefisiensi energi lebih dan mencegah pemborosan lain dalam penggunaan energi. Ini adalah tindakan-tindakan sederhana yang harus dilakukan oleh semua orang jika kita peduli pada masa depan planet bumi kita ini. Saat ini, konsumsi energi dapat dikurangi sampai 50-80% melalui perubahan gaya hidup. Teknologi baru dapat membantu, tetapi perubahan gaya hidup dapat memberi pengaruh yang lebih langsung. Warga global seharusnya sadar mengenai cara bagaimana mereka menggunakan sumber daya.●[dari A cross-cultural introduction to bioethics, Darryl Macer, ed., 2006].

Conference of the Asian Bioethics Association in Yogyakarta, Indonesia, 3-7 November 2008

2007-11-09T15:47:00.000+07:00

Preliminary call for papers
Research findings, discussion papers, and other contributions dealing with topics in bioethics and related disciplines are welcomed. The Ninth Asian Bioethics Conference of the Asian Bioethics Association in Yogyakarta, Indonesia, 3-7 November 2008

Bioethics in Asia: healthy and productive life in harmony with nature

Preliminary call for papers
Research findings, discussion papers, and other contributions dealing with topics in bioethics and related disciplines are welcomed.
Papers are invited on, but not limited to, the following themes:
# Asian Bioethics
# Bioethics Education
# Can virtues be taught?
# Cross-cultural Bioethics
# Islamic Bioethics
# Environmental Ethics
# Biomedical and Biosciences Ethics
# Ethical Issues in Disaster Research and Management
# Ethnic Conflicts and Peaceful Co-existence
# Ethical Issues in Biomedical Research
# Ethical Issues on Organ Transplantation
# Ethics and Intellectual Property
# Public Health Ethics
# Science and Society
# Technology and Culture
# Ethics of Emerging Technologies / Nanoethics
# Neuroethics
Preliminary deadline for receipt of abstracts for papers (200 words max)* and proposed sessions (with lists of speakers and titles) is 31 January 2008, to Email: amru96@cbn.net.id; kent001@lipi.go.id; info@kbnindonesia.org
The specific objectives of the ABC9 are:
• to identify issues in the enforcement of law, rules and guidelines and other regulatory means of ‘good research practice’ of basic and applied researches leading to quality health care involving human subjects in accordance with the universally accepted bioethical norms;
• to interpret and apply the precautionary approach; where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation; and
• to recognize and duly support the vital role in environmental management and development of local communities because of their knowledge and traditional practices.
This event will be organized by the ABA and Indonesian National Bioethics Commission, with the cooperation of UNESCO, WHO, and FAO. The local cooperating bodies and agencies will include industries, universities, and NGOs.
The updated information will be placed on the website: www.kbnindonesia.org
*Persons who wish to apply for limited scholarship support should also submit a letter of explanation and resume. The conference will also make judgments for the best student presentations.
.

Redaksi

2007-10-24T14:31:00.002+07:00

Perenungan untuk kali ini diambil dari harian Republika 30 September 2007, walaupun secara teknis belum meminta izin dari pemegang hak ciptanya. Ini dikutip dalam konteks non-komersial dan diniatkan untuk juga direnungkan bersama oleh kalangan luas, karena sarat dengan kata-kata kunci penting. Kini saatnya kita menyeberang ke dunia sastra kontemporer, yang mengisahkan tentang 'negeri ini' :

Negeri diksi
Negeri ini negeri diksi
Kaya wacana
Miskin eksekusi
Kaya logika
Miskin nurani
Saat orang-orang didera papa
Kita kehilangan daya
Saat beragam bencana menerpa
Kita terjebak kata-kata
Berputar mencari kambing hitam
Sambil berpura-pura lupaakan pengrusakan hutan
Sambil berpura-pura benci pada korupsi
Negeri ini negeri politisi
Kaya rencana
Miskin aksi
Banyak berebut hak
Miskin berbagi tanggung jawab
Negeri ini negeri diksi
Miskin eksekusi
[Denpasar, 2006]
diksi = pilihan kata (dari Tesaurus Bahasa Indonesia oleh Eko Endarmoko);ditulis oleh drs U. Saefudin Noer Msi, seorang banker yang juga aktif menulis puisi.•

Salam, Amru

Jakarta Declaration on Responsible Practices for Sharing Avian Influenza Viruses and Resulting Benefits

2007-10-24T10:09:00.001+07:00

Jakarta Declaration on Responsible Practices for Sharing Avian Influenza Viruses and Resulting Benefits [Jakarta, 28 March 2007]

Walaupun sudah agak terlambat, perlu diberitakan dalam Pewarta KBN ini adanya pertemuan tinkat tinggi, yaitu para Menteri Kesehatan di negeri yang ada flu burung dan negeri terkait lain, mengenai penanganan virus flu burung. Dalam deklarasi ini diakui perlunya berbagai persebaran informasi, data dan spesimen biologi secara terbuka, tepat-waktu, dan merata, yang terkait dengan influenza dan manfaat-manfaatnya.

Para Menteri Kesehatan menyadari bahwa penilaian risiko global dan tanggapan risiko terhadap ancaman pandemi influenza, memerlukan upaya bersama di antara negara-negara, mitra internasional, termasuk organisasi-organisasi PBB, badan-badan pemberi donor, industri, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan.Pertimbangan ini semua akan menjadi bagian dari WHO Best Practices for Sharing Influenza Viruses and Sequence Data.•[setkbn1007]

Sekretariat KBN mengelola situs web-nya sendiri

2007-10-24T10:07:00.000+07:00

Setelah menjalani masa eksperimen dengan menjalankan situs web KBN di bawah naungan situs biotek.lipi.go.id, mulai awal Oktober 2007 ini situs KBN sudah migrasi ke tempatnya sendiri; sekarang dengan alamat www.kbnindonesia.org.

Walaupun masih dicari desain akhir yang lebih ‘bersih' dan juga ‘enak dibaca oleh mereka yang tidak berbahasa Indonesia' (khususnya bahasa Inggris), situs ini sudah bisa menerima kunjungan tamu, untuk informasi kebioetikaan Indonesia.Semoga dengan ini KBN akan maju satu langkag lagi dalam mengemban tugasnya.KBN baru saja melewati ulang tahunnya yang ke-3.•[setkbn1007]

Seminar dan Lokakarya Isyu Etika dalam Penelitian Kesehatan Reproduksi

2007-10-24T10:05:00.000+07:00

Seminar dan Lokakarya Isyu Etika dalam Penelitian Kesehatan Reproduksi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga2-4 Juli 2007

Dewasa ini masalah etika penelitian menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Kelompok Studi Kesehatan Reproduksi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, sebagai salah satu collaborating centre WHO di bidang Kesehatan Reproduksi di Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia menyelenggarakan seminar dan lokakarya mengenai etika penelitian.

Seminar ini melibatkan partisipasi dari perguruan tinggi di Surabaya khususnya dan Jawa Timur umumnya untuk mendiskusikan serta menyamakan persepsi mengenai etika penelitian dibidang kesehatan reproduksi.

Lokakarya mengenai metoda penyusunan ethical clearance yang diterapkan untuk penelitian bidang kesehatan reproduksi akan melibatkan peneliti aktif dari berbagai institusi di Surabaya dan Jawa Timur umumnya.

Prof. Dr. Ir. Carunia Mulya Firdausy, Deputi Bidang Dinamika Masyarakat Kementerian Ristek memberi sambutan Pembukaan. Pengarahan mengenai Bioetika sebagai keynote speech "KBN, harapan dan peluang" disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Tien R Muchtadi, MSi, Wakil Ketua Komisi Bioetika Nasional/Deputi Pengembangan Sipteknas Kementerian Ristek. Selain itu Dr Amru Hydari Nazif, Sekretaris Komisi Bioetika Nasional, menyampaikan pandangannya mengenai Universal Declaration on Bioethic : kisah, perjalanan rumusan dan prospeknya.•[setkbn1007]

Ethics of Energy Technologies in Asia and the Pacific

2007-10-24T10:03:00.000+07:00

Ethics of Energy Technologies in Asia and the Pacific [Bangkok, 26-28 September 2007]

Pertemuan ini menjadi ajang dialog secara interdisiplin, dan telah berlangsung semarak. Banyak yang datang dengan gagasan lama, dan tidak sedikit yang memperkenalkan cara-cara ‘community engagement' sebagai bagian dari etika yang baru. Semua ini didorong oleh ancaman terjadinya pemanasan global, dan kenyataan bahwa sumber energi konvensional untuk pertumbuhan ekonomi semakin langka.

Apa pilihan sesudah minyak bumi, gas alam, dan batubara ?
Apakah ada jalan mempertemukan penggunaan sumber energi baru, tapi lama, yaitu nuklir dan sumber lain yang masih tertinggal dalam pengembangannya, seperti biofuel ?
Ikuti isyu ini dengan perspektif etika energi, barangkali Anda akan dapat menemukan celah untuk pengembangan energi sebagai penggerak kemajuan atau pertumbuhan ekonomi. Untuk itu jaringan yang disepakati dalam forum ini akan terus bekerja secara jarak jauh, melalui pertukaran informasi, dan hal lain yang dipandang perlu.

Persoalan yang dihadapi berdimensi banyak : community engagement, human rights, energy independence in planning; ethical framework for developing research agendas and policy, dan beberapa topik lain lagi.
Dari Indonesia hadir tiga orang, yaitu Ir. Nuah Perangin-angin (Lemigas), Dr. Oberlin Sidjabat (Lemigas), dan Amru Hydari Nazif (KBN).ahn1007

Bioetika dan Media

2007-10-24T10:02:00.000+07:00

"Adapting the Best Science to Headline News. ... adapting the best science to headline news is arguably one of the biggest challenges we face as a society today. On issues ranging from GM crops, climate change, the MMR vaccine, nuclear waste, nuclear power, new drugs like Herceptin, human/animal embryos, animal research etc etc - society has big decisions to make and probably all of us would say that we want access to the best, most accurate information before we arrive at a decision.

[Fiona Fox, Director of the Science Media Centre]

Untuk mencari dan mendekatkan pandangan mengenai arti penting ilmu pengetahuan, telah digelar suatu acara diskusi terbuka di LIPI Cibinong pada tanggal 18 September yang lalu. Diskusi terbuka ini mempertemukan peneliti keanekaragaman hayati dengan pelaku di bidang media cetak.

Ilmuwan diwakili oleh Prof. Endang Sukara, Dr. Herwasono Soedjito, dan Dr, Didik; ketiganya peneliti yang banyak mendalami lika-likunya keanekaragaman hayati Indonesia. Yang hadir memberi pandangan mereka dari dunia pers ialah Irwan Julianto dari KOMPAS dan Dodi Hidayat dari Koran Tempo.

Dari dunia pers diperoleh masukan dan pembahasan yang menguraikan kebijaksanaan menyampaikan berita di lingkungan media. Uraian ini diarahkan ke pemberitaan dengan topik dari dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Topik "keanekaragaman hayati" dijadikan fokus awal diskusi.

Acara ini diharapkan dapat berkembang terus, menuju wujud 'bioethics and media center', tempat bertemunya dua kepentingan yang mungkin tidak selalu sejalan dalam pemberitaan ilmu pengetahuan di media, dalam arti "opinion and argument".
Inilah salah satu jalan menuju pertemuan Asian Bioethics Conference ke-9, yang akan diselenggarakan di Yogyakarta, November 2008.[ahn0907]

Uji Coba Monyet Diprotes

2007-10-24T09:57:00.000+07:00

Prof. drh. Dondin Sayuthi, Ph.D. menanggapi artikel "Uji Coba Monyet Diprotes" yang dimuat pada Pewarta KBN, Nomor 3, Tahun ke-2, Mei-Juni 2007, yang diambil dari Media Indonesia 14 Desember 2006.

"Ada tiga aspek yang hendak ditanggapi sehubungan dengan tulisan tersebut :

1. Soal Monyet

Soal monyet yang menjadi hewan coba. Monyet kita pahami sebagai satwa primata yang memiliki filogenetika yang dekat dengna manusia. Karena itu, keberadaan monyet sebagai hewan coba sering dikaitkan dengna peran monyet sebagai hewan model untuk menjelaskan kejadian dan terjadinya penyakit pada manusia. Tidak ada pilihan yang bisa menjadi alternatif lain, kecuali menempatkan monyet sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang diamanatkan kepada manusia (sebagai khalifah di muka bumi) untuk dimanfaatkan secara bijaksana dan lestari.
Pemanfaatan moinyet secara bijaksana untuk kesejahteraan manusia dewasa ini sudah mencapai kemajuan yang menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya tiga indikator.
Indikator pertama adalah adanya ketentuan internasional bahwa pengunaan monyet sebagai hewan labotorium hanya diperbolehkan untuk kepentingan sains, seperti penelitian, pendidikan, pengajaran, dan uji coba.
Khusus penggunaan monyet sebagi hewan-coba, baru diijinkan manakala obat-obatan ataupun bahan biologi lainnya yang diuji-coba, seperti vaksin sudah melalui uji coba pada spesies yang memiliki filogenetik lebih rendah dari primata, seperti pada mencit, tikus dan kelinci. Bahkan selain melalui pengujian in-vivo tersebut, uji coba perlu didahului dengan uji-coba in-vitro maupun simulasi dengan permodelan komputer. Dengan ketentuan ini, maka penggunaan monyet untuk tujuan sains jelas dari tahun ke tahun semakin menurun, sejalan dengan semakin pahamnya kalangan peneliti tentang konsep-konsep bioetika.
Indikator yang kedua, semua jurnal internasional sepakat untuk tidak mempublikasikan penelitian menggunakan hewan laboratorium yang tidak melalui ethical clearance yang dilakukan Komisi Kesejahteraan Hewan (Institutional Animal Care and Use Committee, IACUC) yang memang harus dimiliki oleh institusi penelitian menggunakan hewan laboratorium.
Mengantisipasi hal ini Departemen Kesehatan RI, telah mengeluarkan Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan, khususnya Suplemen II yang mengatur Etika Penggunaan Hewan Coba. Ketentuan ini dirumuskan oleh Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan Departemen Kesehatan RI. Pada prinsipnya upaya ini untuk mengimplementasikan konsep kesejahteraan hewan yang terkenal dengan konsep 5 Freedom, yaitu bebas dari rasa lapar, rasa haus, rasa sakit/penyakit, rasa tidak nyaman yang kronis, bebas dari cekaman, dan juga dapat mengekspresikan sifat alamiahnya.
Indikator ketiga, di negara-negara maju bahkan di Indonesia, telah dikembangkan jejaring (network) antar peneliti untuk mengoptimalkan pemanfaatan hewan laboratorium, termasuk monyet, sehingga tidak ada sumber informasi yang terbuang. Ketiga monyet itu harus "dikorbankan untuk kesejahteraan manusia", maka semua organ dan jaringan benar-benar dimanfaatkan untuk dikaji secara terpadu dan menyeluruh. Bila pada kurun itu tidak dimanfaatkan maka organ dan jaringan tersebut disimpan dalam bank "organ & jaringan". Upaya ini merupakan implementasi dari konsep 3-R, yaitu Reduce, Replace dan Refine.

2. Soal Bioetika

Kita menyadari bahwa perkembangan konsep bioetika berkaitan erat dengan perkembangan peradaban manusia. Dan, sebagai manusia, suatu pemahaman sangat berkaitan erat dengan pengetahuan, pengalaman dan persepsi. Dengan penjelasan tersebut di atas, besar harapan kami akan memberikan pengetahuan baru, bahwa penggunaan monyet sebagi hewan laboratorium telah melalui koridor-koridor kesepakatan internasional maupun motivasi untuk menghargai hewan sebagai ciptaan Tuhan dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan manusia.
Dalam konteks pengalaman, kita banyak mempelajari bahwa manusia terhadap penggunaan hewan laboratorium sangatlah beragam. Pada titik yang ekstrim, kita melihat adanya kelompok yang sangat mencintai hewan dan selalu memperjuangkan hak hewan. Mereka itu kita kenal sebagai animal lover dan animal right people. Sedangkan di lain pihak kita mengenal kelompok yang sangat mengeksploitasi hewan untuk berbagai macam kesenangan dan bahkan kejahatan. Mereka kita sebut sebagai animal exploitation. Pengkajian etika dalam pemanfaatan hewan tentu harus mampu menempatkan garis-garis koordinat terhadap dua aliran persepsi yang sangat berbeda. Dalam konteks penggunaan hewan, aspek etika kita bahas dalam konsep kesejahteraan hewan (animal welfare), sedangkan dalam konteks lebih luas kita mengharapkan iatu dibahas dalam konsep bioetika.
Persoalannya, bagaimana masyarakat Indonesia dapat memahami tentang konsep bioetika tersebut, tentu harus melalui strategi komunikasi yang arif dan bijaksana. Memaparkan suatu fakta dengan tanpa menyertakan pembahasan aspek bioetika, sudah tentu akan membangun persepsi yang salah di kalangan pemcaca, sebagaimana kita dapatkan pada artikel tesebut. Tanggapan ini sangat penting kami utarakan sehingga tidak menuai hasil yang kontra produktif terhadap program pengembangan biomedis nasional yang sedang dibangun dalam rangka kemandirian bangsa.

3. Soal Antisipasi

Mengantisipasi berbagai perkembangan aliran yang semakin tajam di kalangan masyarakat tentang penggunaan hewan coba, maka kami menawarkan suatu kepakaran yang barangkali dapat dimanfaatkan. Dalam konteks itu Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, melalui Musyawarah Kerja Nasional telah meresmikan Asosiasi Dokter Hewan Praktisi Hewan Laboratoium. Di dalam organisasinya, terdapat dokter hewan spesialis yang secara khusus dilatih untuk menguasai aspek teknis dan non teknis dalam penyelenggaraan hewan laboratorium. Organisasi ini kiranya dapat dijadikan rujukan atas pembahasan bioetika sehubungan dengan penyelenggaraan hewan laboratirum."
Demikian tanggapan Prof. Dondin.[ken0907]

Workshop Etik Penelitian di bidang Kesehatan Reproduksi Surabaya, 2-4 Juli 2007

2007-08-20T09:41:00.000+07:00

Kelompok Studi Kesehatan Reproduksi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga

KBN telah ikut mengisi acara workshop Etik Penelitian di bidang Kesehatan Reproduksi yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi Kesehatan Reproduksi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dengan memperkenalkan Komisi Bioetika Nasional: tugas dan fungsinya, yang disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Tien R. Muchtadi, Wakil Ketua KBN.
Selain itu juga disampaikan topik Bioetika dan Penelitian di Bidang Kesehatan: menelusuri Universal Declaration on Bioethics an Human Rights, yang disampaikan oleh Dr. Amru Hydari Nazif. Acara ini diikuti oleh berbagai unsur yang terlibat dalam dunia kehatan reproduksi, dan memperoleh bantuan tenaga pengajar dari WHO.[setKBN]

Rapat Pleno IV Komisi Bioetika Nasional Jakarta, 19 Juli 2007

2007-08-20T09:40:00.000+07:00

Dalam Rapat Pleno IV Komisi Bioetika Nasional di Jakarta, 19 Juli 2007 Ketua KBN, Prof. Unar A. Jenie memaparkan hasil-hasil yang telah dicapai selama satu tahun terakhir ini. Laporan kemajuan Kelompok Kerja Stem Cells disampaikan oleh Dr. Pratiwi S. Sudarmono, yang mencakup rangkuman pertimbangan KBN mengenai topik yang dibahas. Kelompk Kerja Sumber Daya Genetika mengajukan tinjauan umum mengenai topik ini, khusus yang menyangkut keadaannnya di Indonesia. Rangkuman pertimbangan KBN mengenai hal ini disampaikan oleh Dr. Ir. Sutrisno Prof. Soenarto melaporkan perkembangan kegiatan Kelompok Kerja Pendidikan.
Ikhtisar laporan kegiatan ini akan dijadikan dokumen yang nantinya disebarluaskan ke umum. Dalam kesempatan Rapat Pleno ini telah pula dibagikan ke anggota buku kecil Bioetika dan Hak-hak Asasi Manusia: menuju standar pengaturan nasional.•

16-18 November 2007 The 5th Indonesian Food Expo (IFOODEX 2007)

2007-08-20T09:38:00.000+07:00

16-18 November 2007
The 5th Indonesian Food Expo (IFOODEX 2007)
organized by Himitepa-Himagita-Himagizi
Indonesian Food Expo is a series of activities which consist of Food, Familiy and Nutrition Seminar, Food Expo, and National Food Innovation Competition which will be held on November of 14th-18th, 2007 at IPB International Convention Center, Botany Square, Bogor, Indonesia.
Food, Nutrition, and Health Seminar
The national seminar will take "The Functional Food" as the theme
Time : November, 16th 2007
Speakers : Dr. Rimbawan (to be confirmed)
Prof. Dr. Ir. Fransiska Rungkat-Zakaria, M. Sc

Food Expo
This expo will be a national-scaled expo and will involve many associations of food industry, food companies and businesses, government, NGOs ( Non-Governmental Organizations), and also small-scaled food industry as the participants of this expo.
Time : November, 16th-18th 2007

National Food Innovation Competition
This competition involves students from universities over-all in Indonesia. This competition begins with abstract-sending by the participants about food innovation product which will be selected then by the judges. Participants who pass the selection as finalists will be funded to make their ideas and concepts come true, and then to present their product in front of the judges. The next step, the finalists must display their product in the Indonesian Food Expo (IFOODEX) 2007 as part of the judgement. The winner will be announced in the gala dinner at the closing of the expo.
This competition will take "Healthy Food Product for Eeveryone Based on Local Resources" as the theme. [dari: www.ipb.ac.id]

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan di Daerah

2007-08-20T09:37:00.000+07:00

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) memberitakan melalui situs web-nya bahwa Departemen Kesehatan (Depkes) mencatat, hanya ada 10 indikator yang dapat dipenuhi oleh lebih dari 90% kabupaten atau kota di Indonesia, dari 54 indikator standar pelayanan minimal (SPM) di bidang kesehatan. Untuk itu, Depkes tengah merevisi SPM untuk disesuaikan dengan kemampuan daerah.
“Permasalahan dalam SPM adalah jumlah indikator telalu banyak, target indikator terlalu tinggi, dan beberapa indikator yang sulit diperoleh sumber datanya,” ujar Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kesehatan (Depkes) Dr. dr. Agus Purwadianto, Sp F(K) di Jakarta.
Dia menjelaskan, SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Berdasarkan SPM (draf revisi) di bidang kesehatan di kabupaten/kota ada empat jenis pelayanan dan 18 indikator. Empat jenis pelayanan adalah pelayanan kesehatan dasar, pelayanan rujukan, penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB), serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.•

Untuk menjadi informasi bersama : surat-surat ke Sekretariat KBN

2007-08-20T09:35:00.000+07:00

Yang pertama: Ethics of Energy Technologies in Asia and the Pacific
Dear Dr Nazif,
We invite you to join the formal launch of a new international project on Ethics of Energy Technologies in Asia and the Pacific at a regional expert meeting on "Ethics of Energy Technologies in Asia and the Pacific" to be held in Bangkok 26-28 September, 2007. This meeting will help set the priorities for the 3 year project, to assemble the partners in a coalition, and be used to construct the road-map for integrating the different parts of the project.
The co-organizers of the September 2007 launch meeting are the Regional Unit in Social and Human Sciences in Asia and the Pacific (RUSHSAP), UNESCO Bangkok, Ministry of Science and Technology, Thailand and Ministry of Energy, Thailand. Other partners will also be considered, and the coalition is open to all who join in a spirit of dialogue and understanding.
This project calls for developing dialogues within each participating country and between countries on the results of research, future research needs, policy lessons and policy recommendations in regard to the ethical issues of energy-related technologies, and related environmental and human security issues. How should each country make decisions on the energy technologies that they develop and which strategies to follow, given the environmental crisis and the variety of proposed benefits and potential risks of different technologies? As countries in the Asia-Pacific region face mounting external pressures to decide on their energy policy, what are the values and questions that exist inside the region for ethical deliberation over the choices for energy?
Objectives
(1)To promote a deeper public understanding of the complexities of different energy sources and technologies for meeting the region's projected energy needs, including the strengths and weaknesses of energy industries (considering environmental, economic, social and legal aspects).
(2)To de-politicize the discussion around nuclear energy and to promote a deeper understanding of all alternatives, including broader social and ethical aspects of energy and to reflect this in national, and where appropriate, regional policy.
(3)To clarify public perceptions of the ethical and legal issues involved in the global energy debate, addressing basic questions such as: What are the ethical values in different cultures regarding energy and environmental preservation? What are the rights of nation states to develop applications of energy technologies such as nuclear energy that are perceived to pose trans-boundary potential threats, or may predictably affect the environmental commons such as burning of fossil fuels or wave energy?
(4)To promote a deeper understanding of inequity in access to energy technology and provide discussion of the leadership role of developed countries in this regard.
(5)To identify and link interested stakeholders and establish a willing coalition for ongoing dialogues and research that can offer a basis for informed policy choices, including assembling resources, and identification of gaps in the literature and in current dialogue on these issues.
This meeting and project is not intended to duplicate the numerous meetings being held on energy and environment, but to open up ethical and value questions that have often been neglected, and to depoliticize discussions on environmental ethics to produce substantive cross-cultural outputs that will be relevant for long-term policy making within each nation.

Yang kedua : kontak dengan Dr. Dini Latief, MSc, anggota pendiri KBN, yang sekarang ini bertugas sebagai Director, Family and Community Health, WHO SEARO, sejak Januari 2006, di New Delhi, India
Yth Ibu Dini,
Ini untuk melapor bahwa kegiatan KBN sepanjang tahun 2006-2007 ada walaupun tersendat-sendat. Kami tetap mengeluarkan Pewarta KBN setiap 2 bulan sekali. Pertemuan Pokja Stem Cell dan Pokja Sumber Daya Genetika berjalan seadanya, tetapi kami sudah punya rumusan awal untuk diberikan ke para Menteri.
Yang ‘hebat’nya KBN menjadi anggota Asian Bioethics Association, dan tahun depan akan menjadi tuan ruman Asian Bioethics Conference yang ke-9 (November 2008).
Besar harapan kami WHO SEARO akan dapat mengisi salah satu sessionnya, berkenaan dengan isyu yang dihadapi di regional kita ini. Di Bangkok baru-baru ini kita dilapori oleh WHO EMRO tentang penyimpangan etika di kasus korban tsunami dalam public health di Srilanka.
Terimakasih.
Amru
Balasan dari Ibu Dr. Dini Latief, MSc
Yth pak Amru,
Terima kasih yang tak terhingga berkat pak Amru, KBN berjalan lancar walaupun masih bayi, alhamdulillah tumbuh cerdas. Selanjutnya tentu Kabalitbangkes akan aktif bersama LIPI. Jika ada yang bisa saya bantu dari jauh, insya Allah diusahakan. Silahkan via Depkes sebagai member WHO. Saat ini memang Intellectual Property Rights dan Research Ethics menjadi perhatian WHO.
Wassalam,
Dini

Yang ketiga : permohonan data dan sumber data human subjects regulations
Indonesian research regs for Harvard website‎
From: Kelly Safreed Harmon (KHARMON@hsph.harvard.edu)
Sent: Thursday, May 03, 2007 5:14:18 PM
To: amru96@cbn.net.id
Dear Dr. Nazif,
I am writing to seek your help with the Global Research Ethics Map, a project that I am managing for the Human Subjects Administration at the Harvard School of Public Health. We are in the process of posting information about human subjects regulations in various countries, including Indonesia, on the Global Research Ethics Map website - www.hsph.harvard.edu/hsc/gremap .
We launched this publicly accessible resource in November 2006. Our website is intended to help outside researchers understand and comply with ethical guidelines and regulatory practices in the countries where they are working.
Are you familiar with human subjects regulations in Indonesia? If so, would you be willing to answer some questions? If you are not the right person to ask, then perhaps you can suggest other sources?
I am also seeking the following:
national guidelines and other official regulatory documents
information about which government agencies are responsible for human subjects oversight
information about enforcement mechanisms for violations of human subjects rules
A project description is attached. Thank you very much for your assistance.
Best wishes,
Kelly Safreed Harmon.

Popular Diffusion of Biotechnology Symposium Popular Diffusion of Biotechnology Symposium 1 September 2007 di Ouro Preto, Brazil

2007-08-20T09:32:00.000+07:00

The Brazilian Biosafety Association - ANBio with the support of UNESCO will organize the II Symposium on Popular Diffusion of Biotechnology to be held on September 21st, 2007 at the Ouro Preto Convention Center, Brazil.
The aims of the symposium is to disseminate the new developments on biotechnology such as animal cloning, stem cells research, development of new crops to produce bioenergy and resistant to draught and other issues of interest to secondary school teachers and to the society in general, interested in science and technology. To approach science to the society is a key issue to disseminate new developments and to allow the society to make the right choices.
There is no registration fee and the symposium is open to who is interested in learning more about new developments of biotechnology.Registration can be made at the ANBio''s web site www.anbio.org.br
Biosafety meetings in Brazil will discuss international cooperation and perspectives for implementation of the Biosafety protocol.

Dari sidang Comission on Genetic Resources for Food and Agriculture (CGRFA), FAO di Roma 11-15 Juni 2007

2007-08-20T09:28:00.000+07:00

Sidang ini merupakan bagian dari persidangan di lingkungan FAO yang berkelanjutan. Dr. Ir. Sutrisno, Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Genetik Pertanian, yang juga anggota KBN, ikut dalam delegasi Indonesia. Dalam sidang CGFRA ke-11 ini ditekankan masalah tindak lanjut status World’s Animal Genetic Resources for Food and Agriculture.

Di sela-sela persidangan DelRI berkesempatan meninjau Animal Production Research Institute di Roma. Khusus yang menjadi perhatian ialah keadaan perkembangan teknis pemuliaan kerbau, dan kemungkian kerja sama pengembangan susu, keju, dan daging dari kerbau untuk di Indonesia.•

Pelantikan anggota baru

2007-08-20T09:26:00.000+07:00

Komite Nasional Etik Penelitian Kesehatan 2007-2011

Pada tanggal 7 Mei 2007 telah dilantik anggota baru Komite Nasional Etik Penelitian Kesehatan (KNEPK) masa bakti 2007-2011 oleh Menteri Kesehatan. Komite ini diketuai oleh Prof. Dr. R. Sjamsuhidajat, Sp. B, dan beranggotakan 25 orang. Anggota KBN yang juga menjadi angota KNEPK ada 6 (enam) orang, yaitu Prof. Dr. Irawan Yusuf (FK UNHAS), Prof Dr. dr. Soenarto Sastrowiyoto, Sp. THT (FK UGM), Dr. dr. Pratiwi P. Soedarmono (FKUI), Prof. Dr. drh Dondin Sayuthi (IPB), Prof. Dr. dr. A. A. Loedin (Lembaga Eijkman), dan Prof. Dr. Kees Bertens (Un Atmajaya). Sekretariat KNEPK berkedudukan di Bada Litbang Kesehatan.

Pokja Pendidikan KBN

2007-08-20T09:24:00.000+07:00

Kelompok Kerja Pendidikan melakukan inventarisasi program dan kegiatan pendidikan ’bioetika’ di tingkat perguruan tinggi, khususnya di Fakultas Kedokteran. Karenanya, sementara ini tidak dibedakan antara pendidikan bioetika dan pendidikan etika kedokteran (medical ethics) atau kelak mungkin juga antara pendidikan bioetika dan pendidikan etika lingkungan untuk sarjana non-kedokteran di bidang-bidang Ilmu Pengetahuan Alam (hayati dan non-hayati), Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, dan Ilmu Pengetahuan Teknik.

Prof. Soenarto Sastrowiyoto (FK UGM), yang memimpin pokja ini, mengikuti perkembangan pendidikan ini di dunia internasional, dan memajukan program ini di FK UGM. Khusus untuk FK UGM telah disusun program S2 di bidang Bioetika. Prof Soenarto mengikuti dari dekat kegiatan yang menyangkut pendidikan bioetika, dari sejak lama, terutama karena perannya sebagai anggota Inter-governmental Bioethics Committee (IGBC) UNESCO (2003-2006).

Pada saat ini telah dikembangkan studi-kasus oleh WHO (World Health Organization) untuk kepentingan pendidikan Bioetika kepada mahasiswa kedokteran. Melalui pertemuan konsultasi mengenai Ethics Teaching : UNESCO Ethics Consultation Meeting^¹, Indonesia memberi masukan mengenai perkembangan ini ke forum yang membahas draft Core Course in Bioethics for Medical Students.

Saat ini pengembangan model pendidikan bioetika diarahkan untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran, baik oleh WHO maupun UNESCO. Dengan perkembangan pesat di bidang ilmu hayati dan ilmu-ilmu dasar lain diharapkan model ini akan memberi petunjuk pengembangan model untuk kelompok lain.

Secara inisiatif perorangan, melalui Proyek di lingkungan Ditjen Dikti, Dr. H. Muhammad Zaini, MPd dkk di Universitas Lambung Mangkura, Banjarmasin, melakukan kegiatan Memanfaatkan Metode Debat secara Formal untuk Mengoptimalkan Pemahaman Bioetika pada Pembelajaran Materi Kesehatan Reproduksi Siswa Kelas XI MAN I Banjarmasin (2006). Sepanjang tahun 2006, juga dilakukan kunjungan terbimbing bagi Guru-guru IPA di kawasan Jabodetabek oleh Tim dari KBN disertai pengenalan etika kedokteran, etika lingkungan, bioetika dan masalahnya di Indonesia. Kunjungan ini dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk menjangkau anak didik di pendidikan Menengah Pertama, Dasar, dan TK.•[ahn0807]

Guru Besar di Universitas Indonesia

2007-08-20T09:14:00.000+07:00

Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, DFM, SH, Msi, Sp.F(K)

Pada hari Rabu, 8 Agustus 2007 dilakukan upacara pengukuhan Dr. dr. Agus Purwadianto, DFM, SH, Msi, Sp.F(K) sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pidato pengukuhannya berjudul Peranan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Menopang Sistem Etikolegal untuk Membingkai Profesionalisme Dokter.

Rekan kita ini, anggota KBN 2004-2008, kini menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kesehatan RI. Ia memulai kariernya sebagai ahli forensik 1983, yang kemudian memperoleh gelar Sarjana Hukum (1997), Magister Sains Sosiologi-Kriminologi (2000), dan Doktor Ilmu Filsafat (2003) dari UI, setelah sebelumnya meraih gelar Diploma Forensic Medicine dari Universitas Groningen di Negeri Belanda (2002).

Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, DFM, SH, Msi, Sp.F(K), juga aktif di Ikatan Dokter Indonesia dalam bidang yang ditekuninya. Selamat.

KBN berharap banyak agar rekan kita ini dapat ikut membantu mendudukkan ‘bioetika’ sebagai bagian dari landasan bertindak, bersikap dan bercara-pandang utuh terhadap hidup dan kehidupan di alam raya biosfera.[ahn0807]

Redaksi

2007-08-20T08:57:00.000+07:00

Renungan kita kali ini dimulai dari penjelasan M. S. Swaminathan, President of the Pugwash Conferences on Science and World Affairs, seorang ahli genetika, dan sekali gus Bapak Revolusi Hijau India, berikut ini :

“Gandhi, in his day, favored what he called "swadesh" -- self-reliance. He wanted people to adopt technologies that were appropriate at that time. He spoke not of mass production, but of "production by masses." Mass production meant replacement of people with machines. His concept was that science was the search for truth. He wanted India to be self-sufficient in food and textiles. He referred to the "god of bread," which must prevail in every home and hut. He was against exporting raw cotton to the UK and getting back finished textiles. So Gandhi emphasized the economics of human dignity.

People should be earning their own daily bread, not be given it, not become beggars. He wanted to improve the productivity of the soil without doing damage. He was an early ecologist, promoting nonviolence toward nature and toward each other.”

Sekarang ini yang dikejar di mana-mana ialah pertumbuhan, yang memerlukan dukungan pasokan energi yang terus meningkat, dalam arti konsumsi per kapita.

Dalam bulan September 2007 nanti akan diluncurkan suatu program 3-tahun di UNESCO Bangkok melalui pertemuan dengan tema Ethics of Energy Technologies in Asia and the Pacific.

Sebelumnya Prof. Liek Wilardjo sudah mengatakan :”Pumpun perhatian KBN selama ini terlalu sempit. ... Dengan munculnya pro-kontra PLTN, mestinya ancaman isotop-isotop radioaktif dan radiotoksik terhadap flora, fauna termasuk manusia serta lingkungannya di seluruh biosfer diberi perhatian yang serius. Ratusan jenis radioisotop itu tidak akan ada kalau manusia tidak mengoperasikan PLTN-fissi. Aktivitas ratusan jenis radioisotop itu teramat sangat tinggi dan meningkat terus, padahal banyak di antaranya yang berumur panjang sekali, dan TPA yang terandalkan belum ada”.•

Amru

Anggota komisi

2006-05-18T15:44:00.000+07:00

1. Prof. Dr. dr. A. A. Loedin

2. Dr. Ir. Abdul Azis Darwis

3. Dr. Achmad Saifuddin Noer, M.Si.

4. Dr. Ir. Achmad Suryana, M.S.

5. Dr. dr. Agus Purwadianto

6. Ir. Ali Ikhwan, M.P.

7. Prof. Dr. Amin Soebandrio, Ph.D., Sp.MK.

8. Dr. Amru Hydari Nazif, M.Sc.

9. Prof. dr. Asri Rasad, M.Sc., Ph.D.

10. Prof. Dr. Dayar Arbain, Apt.

11. Prof. Dr. Ir. Dedi Fardiaz, M.Sc.

12. Dr. Dewi Fortuna Anwar, M.A., APU.

13. Dr. Dini Latief, M.Sc.

14. Prof. drh. Dondin Sayuthi, Ph.D.

15. Dr. Endang Sukara, APU.

16. Prof. Dr. dr. F. A. Moeloek, Sp.OG.

17. Dr. Hamim Ilyas

18. Prof. Dr. Ir. I. G. P. Wirawan, M.Sc.

19. Dr. Irawan Yusuf, Ph.D.

20. Prof. Dr. Ir. Joedoro Soedarsono

21. Prof. Dr. Kees Bertens

22. Ir. Kusuma Diwyanto, M.S., Ph.D.

23. Prof. Liek Wilardjo, Ph.D., D.Sc.

24. Prof. dr. M. K. Tadjoedin

25. Prof. Dr. M. Quraish Shihab, M.A.

26. Prof. Dr. Mien A. Rifai, APU.

27. Dr. Pratiwi P. Sudarmono, Ph.D., Sp.MK.

28. Prof. Dr. Sangkot Marzuki, Ph.D., D.Sc.

29. Prof. Dr. Soenarto Sastrowijoto, Sp.THT.

30. Dr. Ir. Sutrisno

Tentang kami

2006-05-18T15:42:00.000+07:00

Tugas

Komisi mempunyai tugas untuk memajukan telaah masalah yang terkait dengan prinsip-prinsip bioetika, memberi pertimbangan kepada Pemerintah mengenai aspek bioetika dalam penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada ilmu-ilmu hayati, dan menyebarluaskan pemahaman umum mengenai bioetika.

Fungsi

a.
penelaahan prinsip-prinsip bioetika dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengkaji dampaknya pada masyarakat;

b.
peninjauan etika terhadap arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang ilmu-ilmu hayati;

c.
pemberian pertimbangan kepada Pemerintah untuk hal-hal yang berkenaan dengan etika bagi industri, khususnya bioindustri, organisasi penelitian, organisasi profesi ilmiah, dan perorangan dalam melakukan penelitian yang berkenaan dengan manusia, hewan, tumbuhan, jasad renik, dan lingkungan hidup;

d.
pengembangan pedoman nasional bioetika melalui pengkajian pedoman etika penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan manusia, hewan, tumbuhan, jasad renik, dan lingkungan hidup;

e.
pelayanan informasi dari dan kepada Pemerintah dan masyarakat luas mengenai bioetika dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu-ilmu hayati modern;

f.
penguatan jaringan antar kelompok yang berkepentingan dengan aspek etika, secara berkala dan/atau menurut kebutuhan dengan para ahli dan masyarakat;

g.
penyelenggaraan kerja sama dalam masalah yang terkait dengan bioetika di forum internasional;

h.
penyelenggaraan fungsi-fungsi lain di bidang bioetika yang berkaitan dengan tugas Komisi.